 |
| Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, KilasNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat 131 pengaduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 81 persen. Sebanyak 19 persen laporan lainnya belum terselesaikan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penanganan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN-LAPOR).
Arahan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, dalam Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Mataram, Kamis, 5 November 2026.
Ahsanul mengatakan gubernur meminta setiap OPD tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga memastikan pengaduan ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Pengaduan masyarakat bukan sekadar laporan administratif yang harus diselesaikan, tetapi merupakan bentuk partisipasi masyarakat sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan,” kata Ahsanul.
Data Pemprov NTB menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan berada pada angka 4,1 dari skala 5. Pemerintah provinsi menargetkan angka tersebut meningkat melampaui 4,5.
Sejumlah OPD tercatat menerima pengaduan dengan persoalan berbeda. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima 17 laporan, sedangkan Dinas Sosial menerima 16 laporan, terutama berkaitan dengan bantuan sosial.
Pengaduan lainnya menyangkut infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan hidup. Sebagian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar penanganannya tidak berhenti pada proses penerusan laporan.
Pemprov NTB meminta seluruh kanal pengaduan milik OPD terintegrasi dengan SPAN-LAPOR. Melalui integrasi tersebut, setiap laporan dapat tercatat dalam sistem nasional, dipantau perkembangannya, dan dievaluasi penyelesaiannya.
Dinas Kominfotik NTB bertugas menerima, memverifikasi, dan meneruskan laporan kepada OPD terkait. Namun, Ahsanul meminta perangkat daerah tidak menjadikan prosedur disposisi sebagai alasan untuk menunda penanganan.
“Kalau teman-teman di perangkat daerah sudah menerima atau mengetahui ada pengaduan masyarakat, segera tindak lanjuti. Jangan menunggu laporan itu diteruskan secara formal melalui sistem,” ujarnya.
Ia juga meminta setiap proses penanganan pengaduan didokumentasikan agar perkembangan dan hasil penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ahsanul, sejumlah pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD. Persoalan tertentu membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, kementerian, serta lembaga terkait.
Mulai 2027, Dinas Kominfotik NTB akan memperkuat pemantauan tindak lanjut pengaduan seluruh perangkat daerah. Pemerintah provinsi juga merencanakan publikasi data pengaduan setiap tiga bulan melalui media massa dan kanal media sosial resmi.
Publikasi tersebut akan memuat jumlah laporan yang masuk serta perkembangan penyelesaiannya. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan transparansi penanganan pengaduan pelayanan publik.
Bimbingan teknis yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfotik NTB itu diikuti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemprov NTB dengan menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan NTB sebagai narasumber.
Ahsanul menegaskan seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam merespons persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Siapa lagi yang akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kalau bukan kita sebagai pemerintah?” kata dia.
Pemprov NTB meminta setiap OPD memastikan pengaduan masyarakat memperoleh respons, kepastian tindak lanjut, dan penyelesaian yang terdokumentasi melalui SPAN-LAPOR. (Red)