 |
| Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Utara, KilasNTB – Sebanyak 595 anak dari keluarga kurang mampu mengikuti pendidikan gratis di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara. Program pendidikan berasrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA itu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Senin, 2 November 2026. Sekolah tersebut menampung siswa dari tiga jenjang pendidikan dengan dukungan tenaga pendidik dan pendamping asrama.
Berdasarkan data pengelola, jumlah peserta didik terdiri atas 145 siswa SD, 245 siswa SMP, dan 210 siswa SMA. Mereka didampingi 32 guru, 50 wali asuh, serta 24 wali asrama. Seluruh tenaga pendamping tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) hasil seleksi nasional pada 2026.
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal. Sistem berasrama yang diterapkan juga mencakup pengasuhan, pemenuhan kebutuhan gizi, pendampingan psikologis, dan pembentukan karakter siswa.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, anak-anak dari keluarga miskin membutuhkan lingkungan pendidikan yang mampu menjangkau persoalan kehidupan mereka, bukan sekadar fasilitas belajar dan kurikulum.
“Tidak cukup lagi dengan memberi mereka kurikulum yang lebih baik, kelas yang lebih baik, tapi dia butuh dicabut dari kehidupannya, kemudian pemerintah negara hadir di situ di tengah mereka,” kata Iqbal.
Dia menegaskan, keterbatasan ekonomi keluarga tidak boleh membatasi kesempatan anak memperoleh pendidikan berkualitas. Pemerintah, menurut dia, harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
“Kalau Indonesia harus maju maka semua harus maju bersama-sama. No one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal dalam perjalanan kebangsaan ini,” ujarnya.
Iqbal juga mengungkapkan rencana perluasan Sekolah Rakyat ke empat daerah lain di NTB, yakni Sumbawa, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Perluasan tersebut diarahkan untuk menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan dan pendampingan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan perhatian khusus bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagian fasilitas Sekolah Rakyat di Lombok Timur direncanakan dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan anak-anak PMI, termasuk pendampingan psikologis dan komunikasi rutin dengan orang tua melalui panggilan video.
Menurut Iqbal, hubungan emosional antara anak dan orang tua tetap perlu dijaga meskipun mereka terpisah karena pekerjaan. Pendampingan tersebut menjadi salah satu bagian dari pola pengasuhan yang disiapkan pemerintah.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di wilayahnya diharapkan memperluas pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu membiayai sekolah.
“Sejak awal, begitu kita peletakan batu pertama Sekolah Rakyat ini, saya ingin mendeklarasikan bahwa di Lombok Utara tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena ketidakmampuan ekonomi,” ujar Najmul.
Dia menyebut Sekolah Rakyat juga menjadi sarana pembentukan kedisiplinan, kepercayaan diri, dan kebiasaan positif bagi peserta didik. Najmul meminta para guru dan pendamping menjalankan tugas pengasuhan dengan kesabaran dan tanggung jawab.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian Sosial. Program ini menggunakan sistem pendidikan berasrama untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Pembukaan MPLS di Lombok Utara turut dihadiri anggota DPR RI Komisi VIII dan Komisi V, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, serta orang tua siswa.
Data 595 siswa menjadi gambaran awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat di NTB. Dengan rencana ekspansi ke Sumbawa, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, pemerintah daerah menyiapkan perluasan jangkauan program pendidikan yang menyasar keluarga kurang mampu. (Red)