Jakarta, (Kilasntb.com) - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk masyarakat yang akan diberikan dalam waktu dekat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT minyak goreng tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).
"Kebutuhan anggaran yang pertama tadi Rp 6,15 triliun, lalu PKL makanan Rp 0,75 triliun jadi totalnya Rp 6,9 triliun. Ini akan masuk ke dalam tentunya fleksibilitas dari APBN," kata Febrio dalam Macroeconomic Updates 2022, Senin (4/4/2022).
Secara rinci, sumber pendanaan penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM sembako dan PKH diperkirakan mencapai Rp 6,15 triliun. Dana itu berasal dari Kementerian Sosial menggunakan dana yang telah ada.
Sedangkan sumber dana BLT minyak goreng untuk PKL diperkirakan mencapai Rp 0,75 triliun. Dana itu berasal dari cadangan bendahara umum negara (BUN) dan kuasa pemegang anggarannya ada TNI/Polri.
Nantinya para penerima BLT minyak goreng ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan, yang disalurkan sekaligus pada April ini.
"Dibayarkan sekaligus di bulan April. Jadi ini bulan April kita akan bekerja cepat, pemerintah akan bekerja cepat supaya langsung disalurkan di bulan April khususnya terkait bulan Ramadhan juga supaya masyarakat ga terlalu khawatir agar daya beli tetap kita jaga”jelasnya.
Menurut Febrio penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM PKH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada yakni melalui PT Pos untuk KPM sembako dan Himbara untuk KPM PKH murni. Sedangkan penyaluran BLT dilakukan oleh TNI/Polri.
Febrio menegaskan bahwa pemberian BLT minyak goreng menandai keseriusan pemerintah melakukan reformasi kebijakan subsidi.
Oleh karena itu pemerintah memilih menyalurkan subsidi berbasis orang dibandingkan komoditas yang saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Program belanja pemerintah semakin targeted dengan baik akan memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Ini bukti APBN bisa lakukan dengan cepat dan fleksibel. Kedepan kita tetap punya logika yang kuat tentang konsolidasi meski dihadapkan risiko geopolitik dan kami pastikan dampaknya terhadap masyarakat kami batasi jangan sampai kesejahteraan masyarakat terdampak, angka kemiskinan terus kami turunkan, angka pengangguran terus kami turunkan dan ketimpangan terus kami dorong agar tetap baik”tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri menilai, langkah pemerintah menyalurkan BLT untuk menangani persoalan minyak goreng sudah tepat. Pasalnya, pengendalian harga, apalagi di bawah harga produksi amat mustahil dilakukan.
"Price control itu di mana-mana tidak akan bisa jalan. Itu adalah the first lesson of the economic, jangan sekali-kali melakukan price control. Kalau harganya di-set di bawah biaya produksi, barangnya akan hilang," kata dia.
Dengan demikian, ia menegaskan langkah yang dilakukan pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT. Hal ini karena beban dari BLT itu lebih kecil dibandingkan pemerintah harus mensubsidi seluruh barang.
Bahkan dia mendorong skema BLT itu diperluas serta ditargetkan kepada masyarakat miskin dan rentan. Dengan begitu, subsidi yang dilakukan pemerintah akan lebih terarah dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.(red)