Lombok Timur (Kilasntb.com) - Anggota Komisi VIII DPR RI dapil Lombok dari PDI Perjuangan , Rachmat Hidayat, SH kembali menyerahkan beberapa paket bantuan sosial sebersar Rp 318,2 miliar di Lombok Timur (Lotim) yang bersumber dari Wasilah dan Aspirasinya melalui mitra kerjanya yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia, di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (21/11/2023).
Bantuan tersebut diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat, baik dari kalangan KPM PKH, penyandang disabilitas hingga anak yatim piatu, di mana nilai bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Kepala Sentra Paramita Mataram Kementerian Sosial, Raden Latifah Ningrum, diterima Anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat untuk selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kabupateb Lotim yang diterima langsung oleh Penjabat Bupati Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP.
Dalam sambutannya, Rachmat Hidayat menjelaskan bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial RI yang memiliki komitmen cukup tinggi menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Sebelum di Lombok Timur, kata Rachmat Hidayat, bantuan serupa disalurkan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram.
"Selaku anggota Komisi VIII mengawasi Kementerian Sosial. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi penerimanya dan berkah untuk kita semua," ungkap Ketua DPD PDIP NTB ini.
Sementara itu, di sela-sela penyerahan paket bantuan sosial dari Kemensos RI, Rachmat Hidayat memberikan bantuan kursi roda elektrik seharga 27,5 jutaan kepada Haji Damanhuri, 83 tahun yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Lombok Timur era 80 an.
Selain itu Rachmat Hidayat meminta Kustadi dari Sentral Paramitra Mataram untuk mengajari H Damanhuri memakai kursi roda elektrik agar bisa dioperaaionalkan sendiri oleh H Damanhuri jika dirumahnya.
"Saya membantu H Damanhuri ini supaya beliau bisa lancar jumatan ke masjid tanpa merepotkan orang lain," ucap Rachmat.
Dalam Acara penyerahan Bantuan Sosial Rachmat Hidayat tampak hadir Sekda Lombok Timur , Hj Baiq Miftahul Wasli, Kadis Sosial Lombok Timur, Suroto, Executive Manager Kantor Pos Cabang Selong, Goderdzeo de Araujo Camat , Kades dan Petugas PKH.
Sementara, Kepala Sentra Paramita Mataram Kementerian Sosial, Raden Latifah Ningrum menyebutkan, bantuan sosial untuk Lotim yang disalurkan triwulan terakhir tahun 2023 ini diantaranya, Bantuan PKH Rp 45.790.491.020 untuk 88,361 KPM, Kemudian Bantuan untuk Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Rp 960.000.000 untuk 48 KPM, bantuan YAPI, Rp1.875.400.00 untuk 3.204 untuk Kelompok Anak Penerima Manfaat (KPM), bantuan Permakanan Lansia, Rp492.196.000 untuk 535 KPM.
"Selanjutnya ada bantuan ATENSI Rp101.128.015 untuk 35 KPM, bantuan Permakanan Disabilitas, Rp162.471.000 dan bantuan Sembako Rp 268.982.000 untuk 112.079 KPM dengan total bantuan sebesar, Rp318.201.616.035," ulas Raden Latifah Ningrum.
Terpisah, Penjabat Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, mengaku bersyukur sebagian persoalan sosial dapat terpecahkan atas tersalurkannya bantuan sosial dari Kemensos RI yang dibawa oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat.
Persoalan ini merupakan jawaban yang diberikan oleh Rachmat Hidayat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apalagi APBD Lotim tidak cukup untuk memenuhi segala keluhan masyarakat khususnya di sektor sosial.
"Pemerintah hadir untuk mengurus masyarakat miskin dan belum sejahtera. Untuk itu saya berpesan kepada pengurus SDM PKH agar meningkatkan kesabaran dalam mendata masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan sosial,"katanya.
Selain itu Bupati Juaini Taofik melaporkan kepada anggota komisi VIII DPR RI , Rachmat Hidayat terkait upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mengatasi dan melakukan terobosan terkait permasalahan masyarakat yang jauh tidak punya BPJS, ada yang punya BPJS tapi tidak nyambung dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ).
"Kita kemudian mikir dengan Bu Sekda Lotim mengatasi hal tersebut, Kemudian kita panggil dukcapil. Ada terobosan. Insha Allah tanggal 1 Januari 2024 sudah ada terobosan dan konsep blueprintnya," kata Juaini Taofik
Juaini Taofik melanjutkan nanti di rumah sakit Soedjono dan Rumah Sakit Patuh Karya ada unit dukcapil dengan membawa alat perekam KTP , bersama dinas sosial dan SDM PKH, pasien yang datang tidak perlu di tanya ada BPJS tidak , ada KTP nya tidak.selama dia berdomisili di lombok timur.
"Kita saat ini sudah punya gambaran, nanti tinggal kita anggarkan 500 Juta untuk beli dua alat perekam kTP yakni seratus lima puluh juta kali 2 senilai 300 jutaan. Sisanya untuk administrasinya, untuk yang kerja dan sebagainya. Inshaa Allah tahun 2024 saya janji sama masyarakat Lombok Timur , khususnya untuk masyarakat miskin yang tidak punya KTP , tidak punya BPJS , tidak perlu ada lagi persoalan kependudukan karena petugasnya sudah kita tempatkan di rumahkan sakit," urai Juaini Taufik. (Red)