 |
| Hybrid Talkshow Webinar bertema “Stop Pernikahan Dini” yang digelar di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Kamis (2/10), dengan peserta lebih dari 800 orang secara luring maupun daring (foto/istimewa) |
Mataram (KilasNTB.com) – Ketua Bhayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Santi Hadi Gunawan menegaskan komitmen Bhayangkari dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Hal itu disampaikan saat membuka Hybrid Talkshow Webinar bertema “Stop Pernikahan Dini” yang digelar di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Kamis (2/10), dengan peserta lebih dari 800 orang secara luring maupun daring.
“Harapan saya, anak-anak NTB bisa sekolah setinggi mungkin sesuai cita-citanya, dan tidak terhenti karena pernikahan dini. Mindset bahwa pernikahan dini adalah jalan keluar dari keterbatasan ekonomi harus diubah melalui kerja bersama lintas sektoral,” ujarnya.
Santi menambahkan, Bhayangkari juga aktif menggerakkan program pemberdayaan UMKM dari tingkat pusat hingga ranting. “Semakin banyak perempuan yang berdaya secara ekonomi, semakin kuat pula daya tolak mereka terhadap praktik pernikahan dini,” tegasnya.
NTB Tertinggi Kasus Pernikahan Anak
Ketua Dekranasda NTB, Sinta M. Iqbal, mengungkapkan NTB berada di peringkat pertama kasus pernikahan anak di Indonesia, terutama pada perempuan di bawah 17 tahun.
“Jika anak-anak ini tidak melanjutkan pendidikan, pernikahan bukanlah solusinya. Dekranasda berkomitmen membuka pelatihan pengembangan wastra dan produk lokal agar remaja perempuan tetap bisa berkarya,” jelasnya.
Pentingnya Perlindungan Hukum dan Kebijakan Preventif
Sementara itu, PLT Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan anak dan perempuan.
“Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menimbulkan dampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Karena itu, sinergi aparat hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat menjadi kunci pencegahan,” tegasnya.
Ketua LPA NTB, Joko Jumadi, menambahkan faktor ekonomi dan budaya masih menjadi penyebab utama pernikahan dini. Ia menekankan perlunya pendidikan kesehatan reproduksi, akses pendidikan menengah yang merata, dan lapangan kerja bagi keluarga rentan.
Sinergi untuk Bangun Generasi NTB
Melalui kegiatan ini, para narasumber sepakat pencegahan pernikahan dini harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia, kesetaraan gender, dan kemandirian ekonomi.
Bhayangkari NTB menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. (Fd)