 |
| Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Studi Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut bersama Bappenas, Pemerintah Australia melalui program SKALA, dan UNDP Indonesia (foto/istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Studi Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut bersama Bappenas, Pemerintah Australia melalui program SKALA, dan UNDP Indonesia. Peluncuran di Mataram, Selasa, 21 Oktober 2025, itu menjadikan NTB sebagai laboratorium analisis kebijakan iklim berbasis data.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan kajian tersebut menjadi dasar penting penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim, terutama untuk wilayah pesisir yang rentan. Ia menyinggung banjir besar di Mataram pada Juli lalu yang turut dipengaruhi kenaikan muka air laut sehingga aliran air terhambat.
“Kita telah melihat sendiri dampaknya,” ujarnya.
Hasil kajian menunjukkan 46 dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB diprediksi terdampak dalam lima tahun ke depan. Desa-desa ini akan menjadi prioritas penanganan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem NTB. Umi Dinda menegaskan isu iklim kini masuk dalam RPJMD 2025–2029 sebagai bagian dari visi NTB Kepulauan yang Makmur dan Mendunia.
Perwakilan Pemerintah Australia, Simon Flores, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk komitmen menghadapi ancaman perubahan iklim lintas negara. Dia menilai studi tersebut menghadirkan pendekatan berbasis data dan digital yang mampu menggambarkan risiko sosial ekonomi masyarakat pesisir.
“Ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang manusia,” katanya.
Deputi Bappenas, Maliki, menekankan kenaikan muka air laut tidak lagi menjadi ancaman masa depan, tapi realitas kini. Ia mengutip proyeksi IPCC bahwa kenaikan satu meter dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia. Karena itu, data analitik harus diturunkan menjadi kebijakan konkret dalam perencanaan dan penganggaran.
Kolaborasi ini menghasilkan Decision Support System Dashboard, platform untuk memetakan risiko dan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan adaptif. Studi tersebut disebut menjadi tonggak penguatan ketahanan iklim NTB, sekaligus model kolaborasi internasional untuk pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti. (Fd)