 |
| Rapat Koordinasi Pendidikan bersama Kemendikbudristek dan seluruh kepala daerah di NTB, di Mataram (foto/istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa problem pendidikan di daerah tak akan tuntas tanpa sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah. Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan bersama Kemendikbudristek dan seluruh kepala daerah di NTB, di Mataram, Senin, 21 Oktober 2025.
Iqbal mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menghambat pemerataan mutu pendidikan di NTB. Ia merinci kondisi 801 SMA/SMK dengan 19 ribu lebih guru dan lebih dari 200 ribu siswa, namun masih dihantui kerusakan lebih dari 4.000 ruang kelas serta kebutuhan pembangunan sedikitnya 72 ruang kelas baru. Distribusi guru yang tidak merata dan lemahnya fasilitas digital juga disebut menjadi hambatan serius.
“Pendidikan bukan hanya bangunan sekolah. Yang kita kejar adalah kualitas pembelajaran yang setara untuk setiap anak NTB. Karena itu, arah kebijakan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” kata Iqbal.
Pernyataan itu sontak ditanggapi langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, yang hadir dalam rapat tersebut. Mu’ti menyoroti masalah akurasi data di Dapodik sebagai salah satu biang ketidaktepatan bantuan pendidikan. Ia menyebut banyak data yang tidak mencerminkan kondisi di lapangan sehingga membuat kebijakan pusat gagal menyasar kebutuhan sebenarnya.
“Masalah utama bukan hanya anggaran, tetapi juga akurasi kualitas data pendidikan. Banyak data Dapodik tidak sesuai realitas. Karena itu kami mendorong daerah melakukan verifikasi, agar kebijakan tepat sasaran,” ujar Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat kini memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran, termasuk di NTB. Ribuan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) sudah disalurkan, dan tahun depan program diperluas bersamaan dengan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa pendidikan S1/D4 dan 93 persen guru tersertifikasi pada 2026.
“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kesejahteraan dan kapasitas guru harus menjadi prioritas transformasi pendidikan nasional,” ucapnya.
Rakor tersebut menjadi momentum penting sinkronisasi pusat–daerah, terutama untuk memastikan percepatan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan modernisasi fasilitas belajar di NTB. (Fd)