 |
| (Foto/istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan penggunaan elpiji nonsubsidi bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, hanya bagi masyarakat kurang mampu.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat edaran Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang mengimbau seluruh ASN Pemprov NTB, khususnya pejabat eselon III dan IV, untuk beralih ke elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram.
“Program ini bagus karena ini keinginan kita bersama, bagaimana memastikan elpiji subsidi tidak digunakan oleh ASN,” kata Gubernur Iqbal di sela peluncuran program di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Sabtu (4/10/2025).
Iqbal berharap kesadaran ini tumbuh di kalangan ASN tanpa perlu paksaan. “Saya rasa PNS kita sudah dewasa. Edaran ini hanya memperkuat kesadaran bahwa subsidi ada peruntukannya untuk masyarakat miskin,” ujarnya.
Untuk tahap awal, penerapan program ini dimulai di lingkungan Pemprov NTB sebelum diperluas ke pemerintah kabupaten dan kota. “Kita mulai dari provinsi dulu, setelah itu diperluas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaludin Malady menjelaskan, kebijakan ini diinisiasi bersama Pertamina untuk menjaga ketersediaan elpiji subsidi agar tepat sasaran. Dalam tahap awal, Pertamina menyiapkan 1.000 tabung elpiji 5,5 kilogram untuk ASN.
“ASN yang masih pakai elpiji 3 kilogram bisa menukarkan dengan tabung 5,5 kilogram. Kami antarkan langsung ke rumah ASN atau melalui koperasi di masing-masing dinas,” jelas Jamaludin.
Program ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menertibkan penggunaan elpiji subsidi. (Red)