 |
| Ketua Dekranasda NTB, Sinta M. Iqbal di Pasar Seni (Dok. Duskominfotik NTB) |
Senggigi (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menjadikan wastra sebagai etalase diplomasi budaya. Ketua Dekranasda NTB, Sinta M. Iqbal, membuka Gelar Wastra di Pasar Seni Senggigi, Sabtu (20/11) dengan membawa satu pesan utama, yakni tenun Lombok dan Sumbawa bukan sekadar kain, melainkan identitas dua pulau yang terus tergerus imitasi dan pasar instan.
Di hadapan wisatawan domestik dan mancanegara, Sinta menegaskan Gelar Wastra dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus perlawanan halus terhadap membanjirnya tenun tiruan.
“Kami ingin pengunjung melihat langsung kekayaan wastra NTB dari dua pulau, lengkap dengan motif dan filosofi yang menyertainya,” kata Sinta.
Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian agenda Dekranasda NTB sepanjang 2025. Pemerintah daerah, kata Sinta, juga menaruh harapan pada efek ganda kegiatan tersebut, menghidupkan kembali Senggigi sebagai kawasan wisata sekaligus memperkuat posisi perajin lokal dalam rantai ekonomi kreatif.
Tak hanya memajang kain, Gelar Wastra memperlihatkan proses menenun secara langsung, sebuah cara untuk menegaskan bahwa tenun Lombok dan Sumbawa lahir dari kerja panjang, bukan produksi massal. Di sela pameran, pementasan Wayang Sasak oleh Sekolah Pedalangan Wayang Sasak menghadirkan kisah Dewi Rengganis, yang meratapi hilangnya warisan tenun Lombok, Samawa, dan Mbojo. Kisah itu dibaca sebagai kritik simbolik atas lunturnya penghargaan terhadap wastra tradisional.
Sinta juga memanfaatkan forum tersebut untuk mengedukasi pengunjung tentang perbedaan tenun asli dan palsu, mulai dari harga, kualitas bahan, hingga tekstur kain. Upaya ini dinilai penting di tengah maraknya produk tiruan yang kerap dijual dengan label “tenun tradisional”.
Melalui Gelar Wastra, Dekranasda NTB mencoba merawat ingatan kolektif tentang tenun sebagai warisan budaya, sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah tak bisa dilepaskan dari keberpihakan nyata pada perajin lokal. (Fd)