![]() |
| Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Mataram (Dok.Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat tak hanya menyasar perbaikan gizi, tetapi juga bergerak sebagai mesin ekonomi daerah. Dalam waktu sekitar 10 bulan, program ini menyerap 31.509 tenaga kerja lokal, angka yang biasanya baru tercapai dalam dua hingga tiga tahun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut capaian tersebut sebagai bukti nyata dampak ekonomi MBG. “Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB,” kata Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Mataram, Rabu, 4 Februari.
Hingga kini, MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program ini ditopang oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor lokal.
Iqbal menegaskan, dampak program tidak berhenti pada tenaga kerja langsung. Sektor hulu seperti pertanian ikut terdorong. “Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” ujarnya.
Menurut dia, MBG sempat diragukan pada fase awal. Namun dalam pelaksanaannya, program ini justru berkembang menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis pangan. Tantangan utama ke depan adalah menjaga keseimbangan pasokan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” kata Iqbal.
Ia meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di kabupaten dan kota untuk menjaga soliditas dalam fase percepatan program. “Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. (Red)
