 |
| (Dok. Diskominfotik NTB) |
Aceh Utara (Kilasntb.com) — Empat hari setelah banjir melanda Kabupaten Aceh Utara, layanan kesehatan dasar di sejumlah wilayah terdampak baru mulai pulih. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Tim Medis Dukungan NTB turun langsung ke lapangan, menutup celah layanan yang sempat lumpuh akibat banjir.
Salah satu titik krusial adalah Puskesmas Simpang Tiga Utara, yang baru kembali beroperasi secara bertahap setelah dibersihkan melalui gotong royong tim medis, tenaga kesehatan setempat, dan warga.
Pada Rabu (24/12), fasilitas itu melayani 35 pasien, sebagian besar mengeluhkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), infeksi kulit, dan gangguan kesehatan pascabanjir, jenis penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi dan keterlambatan layanan awal.
Tak hanya mengandalkan layanan statis, Tim Medis NTB juga menggelar layanan kesehatan bergerak ke Posko Pengungsian Matang Keutapang. Di lokasi ini, 62 pengungsi mendapatkan layanan medis dengan keluhan dominan gangguan pernapasan dan pencernaan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kesehatan pengungsi masih jauh dari tertangani secara menyeluruh.
“Fase pascabanjir bukan hanya soal lumpur dan genangan, tapi soal risiko penyakit yang meningkat tajam jika respons kesehatan terlambat,” kata Koordinator Tim Medis NTB, Lalu Madahan, di sela kegiatan lapangan.
(Dok. Diskominfotik NTB)
Trauma Anak Terabaikan di Tengah Darurat Fisik
Di tengah fokus pada pemulihan fisik, dampak psikologis banjir terutama terhadap anak yang tidak luput dari perhatian tim medis. Namun, angka yang muncul memperlihatkan jangkauan yang masih terbatas. Trauma healing dilakukan pada 15 anak usia 3–9 tahun di Puskesmas Simpang Tiga Utara dan 19 anak serta remaja di Posko Krung Lingka.
Meski mendapat respons positif, jumlah tersebut menimbulkan pertanyaan, berapa banyak anak terdampak yang belum tersentuh layanan psikososial, sementara bencana telah memutus rutinitas, rasa aman, dan akses pendidikan mereka?
Peta Digital Menjawab Lemahnya Koordinasi
Kritik lain mengarah pada lemahnya koordinasi respons awal bencana. Tim Medis NTB bahkan harus menyusun Peta Respons Bencana Digital berbasis Google MyMaps untuk membantu Health Emergency Operations Center (HEOC) Aceh Utara memetakan fasilitas kesehatan, titik pengungsian, hingga risiko kesehatan pascabanjir.
Fakta bahwa pemetaan ini baru dilakukan di hari keempat mengindikasikan keterbatasan sistem informasi kebencanaan di tingkat daerah, padahal data real-time menjadi kunci penentuan prioritas penanganan.
131 Orang Terlayani, Tantangan Masih Panjang
Secara kumulatif, 131 orang menerima layanan kesehatan dan dukungan psikososial dari Tim Medis NTB pada hari keempat penugasan. Angka ini penting, namun belum tentu sebanding dengan skala kebutuhan riil di lapangan, mengingat luas wilayah terdampak dan potensi lonjakan penyakit pascabanjir.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan komitmen melanjutkan dukungan, mulai dari penambahan jam layanan puskesmas, perluasan tim kesehatan bergerak, hingga kunjungan rumah bagi kelompok rentan. Namun, tanpa penguatan sistem kesehatan lokal dan kesiapsiagaan bencana yang lebih matang, upaya semacam ini berisiko terus bersifat reaktif, bukan preventif.
Banjir Aceh Utara kembali menunjukkan satu hal, yakni solidaritas antar daerah mampu menutup kekosongan sementara, tetapi pembenahan sistemik tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda. (Fd)