 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di tengah warga pesisir Desa Malaka Lombok Utara (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Utara (Kilasntb.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menemukan ironi yang telanjang di pesisir Desa Malaka, Lombok Utara. Di tengah geliat pariwisata berkelas dunia, ratusan warga masih bertahan di rumah tak layak huni dengan sanitasi memprihatinkan.
Saat meninjau langsung rumah warga miskin ekstrem, pada Kamis (8/1/2026), Iqbal memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera merenovasi rumah-rumah yang dinilai tak lagi layak dihuni.
“Ini tempat utama untuk tinggal. Tidak ada alasan untuk menunda,” kata Iqbal.
Ia menyebut hunian dan sanitasi sebagai kebutuhan paling mendasar yang selama ini luput dari perhatian serius. Menurutnya, persoalan MCK bukan semata ketersediaan, melainkan kondisi dan perawatan yang dibiarkan memburuk.
Kunjungan itu juga membuka keluhan klasik nelayan pesisir yang sulit mendapatkan solar untuk melaut. Sejumlah nelayan mengeluhkan sistem barcode BBM yang berbelit dan memakan waktu hingga sepekan.
“Nelayan harus melaut setiap hari, bukan menunggu administrasi,” ujar Iqbal menanggapi keluhan tersebut.
Muhid, seorang nelayan Desa Malaka, mengaku kehadiran gubernur memberi harapan. “Alhamdulillah pemimpin langsung turun. Semoga sering-sering,” katanya.
Di sela kunjungan, Iqbal juga menyambangi para ibu yang sedang memberikan Makan Bergizi Gratis kepada balita. Ia memastikan program tersebut benar-benar berjalan dan menyentuh anak-anak yang membutuhkan.
Namun sorotan paling tajam disampaikan Iqbal saat menyinggung ketimpangan pembangunan pesisir. “Kita bangun hotel bintang lima, tapi masyarakat di sekitarnya tetap miskin. Pariwisata maju, warga lokal tertinggal,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan Desa Malaka keluar dari jerat kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Program ini menempatkan desa sebagai aktor utama, dengan pendampingan khusus untuk memetakan persoalan dan potensi ekonomi lokal.
Kepala Desa Malaka Akmaludin Ichwan mencatat terdapat 362 warga dari 135 keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Ia berharap intervensi pemerintah provinsi tak berhenti pada bantuan fisik, tetapi juga membuka akses ekonomi yang berkelanjutan.
Bagi Iqbal, pembangunan tak cukup diukur dari megahnya hotel dan grafik investasi. (Red)