 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 menunjukkan tren meningkat. Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi NTB mencapai 1,69 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 16,85 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.
Kenaikan produksi ini sejalan dengan bertambahnya luas panen dari 281.718 hektare menjadi 322.927 hektare. Produktivitas padi juga naik tipis, dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus juru bicara pemerintah daerah, Ahsanul Khalik, menyebut capaian tersebut menjadi modal penting NTB dalam memperkuat swasembada pangan pada 2026.
“Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian NTB bergerak ke arah yang positif. Namun tantangannya adalah menjaga konsistensi dan memastikan peningkatan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” kata Ahsanul Khalik di Mataram, Selasa, 20 Januari 2026.
Secara wilayah, Lombok Tengah menjadi penyumbang produksi terbesar dengan 421.941 ton GKG, disusul Kabupaten Sumbawa sebesar 398.864 ton dan Lombok Timur 243.474 ton. Sementara itu, produktivitas tertinggi justru tercatat di Kota Mataram dan Lombok Utara, yang masing-masing mencapai 64,78 kuintal per hektare dan 60,19 kuintal per hektare, meski dengan luas panen relatif kecil.
Menurut Ahsanul, capaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari optimasi lahan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bersertifikat, hingga penyaluran pupuk subsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
Namun demikian, peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural di sektor pertanian. Fluktuasi harga, ketergantungan pada pupuk subsidi, serta dampak cuaca ekstrem masih menjadi tantangan yang dihadapi petani.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat berbagai program strategis pada 2026 untuk menjaga tren peningkatan produksi.
“Kami akan terus mengoptimalkan lahan dan menggerakkan seluruh potensi daerah agar program swasembada pangan nasional benar-benar berjalan di NTB,” ujar Eva.
Ia menegaskan, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari angka produksi, tetapi juga dari keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peningkatan produksi padi pada 2026 dapat menjadi kontribusi nyata daerah dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional, sekaligus memastikan petani tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku utama pembangunan pertanian. (Fd)