 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Dok. Kilas NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menepis anggapan bahwa klaim “fondasi transformasi ekonomi” sekadar jargon politik. Di tengah keluhan biaya hidup yang masih menghimpit, Pemprov bersikukuh 2025 adalah tahun pemulihan dari kontraksi, bukan tahun panen kesejahteraan.
Melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa persepsi publik perlu ditempatkan dalam konteks awal 2025 yang tidak normal. Pada kuartal awal tahun itu, ekonomi NTB terkontraksi minus 1,47 persen akibat gangguan teknis operasional smelter yaitu sektor yang selama ini menjadi penopang utama PDRB daerah.
“Pemerintah bekerja dari titik minus, bukan dari situasi stabil,” kata Khalik di Mataram, Ahad, 22 Februari 2026.
Menurut dia, dalam situasi seperti itu, prioritas pemerintah bukan mengejar lonjakan pertumbuhan, melainkan menghentikan penurunan, menjaga daya beli, dan memastikan mesin ekonomi tetap berputar. Hasilnya, hingga akhir 2025 pertumbuhan ekonomi NTB ditutup di angka 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari titik kontraksi, terjadi lonjakan 4,69 poin dalam satu tahun.
Angka itu, klaim Pemprov, melampaui target kenaikan dalam RPJMD 2025 yang dipatok sekitar 0,70 poin. “Ini bukan sekadar menahan agar tidak jatuh, tapi membalikkan arah,” ujar Khalik.
Namun, perdebatan muncul pada soal dampaknya ke masyarakat. Khalik mengakui, tekanan biaya hidup masih terasa. Harga beras, cabai, daging ayam, hingga tarif listrik menjadi beban yang belum sepenuhnya terkendali daerah. Ia menyebut kondisi itu sebagai jeda waktu antara pemulihan makro dan dampak mikro ke rumah tangga.
Di sisi lain, Pemprov menekankan bahwa kebangkitan ekonomi 2025 tidak hanya bertumpu pada tambang. Saat sektor pertambangan terganggu, pertanian disebut tumbuh karena panen raya, perdagangan dan jasa bergerak, pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga meningkat, dan tingkat pengangguran menurun.
Bahkan, merujuk penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dalam siniar bersama Antara News NTB pada 9 Februari 2026, jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB disebut menembus lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan.
Data itu menjadi amunisi Pemprov untuk menegaskan bahwa ekonomi rakyat, pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi, tetap menjadi penopang utama. “Fondasi sudah dicor, bangunannya belum selesai,” kata Khalik, menganalogikan fase 2025 sebagai tahap stabilisasi.
Ia juga menyinggung risiko sosial yang mengintai di awal tahun kontraksi yakni, pengangguran, penurunan daya beli, hingga lonjakan kemiskinan. Menurut dia, skenario terburuk itu berhasil ditekan. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan proporsi pekerja formal meningkat.
Meski begitu, klaim fondasi transformasi masih menyisakan pertanyaan, kapan hasilnya benar-benar terasa di dapur warga? Pemprov menyatakan arah pertumbuhan akan digeser lebih inklusif dan padat karya, dengan penguatan pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata.
“2025 adalah tahun penyelamatan dan pemulihan,” ujar Khalik. “Tugas berikutnya memastikan pertumbuhan itu konsisten dan betul-betul dirasakan masyarakat.”
Di tengah angka-angka yang mulai hijau, ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Iqbal–Dinda bukan lagi sekadar membalik kontraksi, melainkan membuktikan bahwa fondasi yang diklaim telah dibangun itu mampu menopang kesejahteraan yang nyata. (Fd)