 |
| Peresmian SPPG di Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Lombok Barat (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Barat (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap keempat di halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Lombok Barat, Sabtu, 21 Februari 2026. Dari jumlah itu, 36 unit berada di NTB, sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Program ini menjadi bagian dari penguatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pemerintah menargetkan 1.000 dapur SPPG terbangun secara nasional.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kehadiran SPPG mengubah pola intervensi ekonomi pemerintah. Ia menyebut pemerintah kini menerapkan “logika terbalik” dengan menciptakan permintaan lebih dulu melalui program MBG sebelum memperkuat produksi di tingkat hulu.
“Presiden menciptakan demand terlebih dahulu. Sekarang pedagang sayur punya posisi tawar lebih tinggi karena kebutuhan gizi ini pasti menyerap barang mereka,” ujar Iqbal.
Namun lonjakan permintaan itu memunculkan persoalan baru. Iqbal mengakui mulai terjadi tekanan harga akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. “Masyarakat mulai merasakan inflasi. Ini bukan salah program MBG, tetapi kita harus lebih cepat menyiapkan pasokan,” katanya.
Sebagai respons, Pemprov NTB berencana menggelontorkan investasi peningkatan produksi pangan mulai Mei mendatang. Langkah yang disiapkan antara lain pembangunan greenhouse sayuran skala kolektif dan rumah tangga, budidaya ikan sistem bioflok, termasuk nila dan patin, serta optimalisasi peternakan ayam petelur.
Iqbal juga menempatkan pesantren sebagai simpul ekonomi baru. Menurut dia, pengelolaan SPPG dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pesantren sekaligus membangun ekosistem ekonomi tertutup. “Jika jamaah diberdayakan menanam cabai atau memelihara ayam petelur, kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari internal. Pesantren tidak lagi bergantung pada bantuan luar,” ujarnya.
Ke depan, ia mendorong pesantren mengembangkan industri turunan seperti pabrik roti dan peternakan sapi perah untuk menopang kebutuhan dapur gizi. “Jika seribu dapur tercapai, kekuatan ekonomi keumatan akan terbentuk,” kata Iqbal.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan peresmian di NTB merupakan tahap keempat setelah Cirebon, Jember, dan Batang. Ia menyebut hampir 200 SPPG telah beroperasi dan ratusan lainnya sedang berproses dalam sistem Badan Gizi Nasional (BGN).
“Target 1.000 SPPG yang dicanangkan bersama Ketua BGN akan segera tercapai,” ujarnya.
Yahya menekankan aspek kualitas layanan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas. “Ini bukan sekadar angka statistik. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” katanya. (Fd)