 |
| Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) (Dok. Instagram resmi) |
Mataram (Kilasntb.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melontarkan kritik terbuka terhadap pola pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang dinilainya belum inklusif. Ia menegaskan, pengelolaan destinasi kelas dunia itu tak bisa lagi berjalan secara eksklusif tanpa koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat menerima Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan dan General Manager Geopark Rinjani, Qwadru P. Wicaksono, di Mataram, Senin, 23 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menegaskan pemerintah provinsi kerap menjadi pihak yang pertama dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi insiden di Rinjani.
“Apapun yang terjadi dalam pengelolaan Rinjani, pemerintah provinsi yang pertama menghadapi situasi itu. Karena itu TNGR tidak mungkin menghadapi semua persoalan sendiri,” kata Iqbal.
Menurut dia, selama ini koordinasi antara Balai TNGR dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun kabupaten penyangga yakni Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, belum maksimal, baik dalam aspek konservasi maupun tata kelola wisata. Padahal, Rinjani bukan hanya kawasan konservasi, melainkan juga sumber penghidupan masyarakat.
Iqbal menyinggung pengalaman penanganan kecelakaan pendaki beberapa waktu lalu. Inisiatif vertical rescue yang digagas Pemprov bersama sejumlah pemangku kepentingan, kata dia, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas lembaga mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan dan reputasi destinasi.
Di luar aspek keselamatan, ia juga menyoroti persoalan sampah, penguatan desa penyangga, hingga tata kelola ekonomi pendakian. Iqbal bahkan mengusulkan skema pendakian eksklusif dengan tiket lebih mahal, bersertifikat, dan berasuransi, terutama bagi wisatawan mancanegara.
“Bukan mass tourism. Kalau eksklusif, standar keselamatan naik dan manfaat ekonominya bisa lebih besar untuk masyarakat sekitar,” ujarnya. Ia mengusulkan agar manfaat tersebut dikelola melalui badan layanan usaha daerah.
Iqbal juga mengkritik strategi promosi Rinjani yang selama ini lebih menonjolkan trekking ketimbang mountaineering. Menurut dia, pendekatan itu membentuk persepsi keliru seolah Rinjani adalah jalur ringan, padahal memiliki risiko pendakian gunung serius.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan memaparkan sejumlah program 2026, mulai dari pemberdayaan desa penyangga, pembenahan sistem pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas keamanan, hingga pengembangan suvenir dan produk geopark. Ia memastikan rencana pembukaan kembali jalur pendakian dijadwalkan pada 28 Maret mendatang.
Rinjani selama ini menjadi etalase pariwisata alam NTB. Namun bagi Iqbal, reputasi internasional saja tak cukup. Tanpa tata kelola kolaboratif dan standar keselamatan yang tegas, gunung yang menjadi simbol kehidupan masyarakat Lombok itu berpotensi terus dibayangi persoalan yang sama dari waktu ke waktu. (Fd)