 |
| Pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB Adrian Puspawijaya di Pendopo Gubernur (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai selama ini membebani aparatur sipil negara.
Hal itu disampaikannya saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB Adrian Puspawijaya di Pendopo Gubernur, Selasa, 10 Februari 2026.
Iqbal menyebut banyak aparatur bekerja di bawah sistem yang tidak sehat. Menurut dia, persoalan tata kelola membuat pejabat publik tidak hanya terhambat dalam karier, tetapi juga dihantui persoalan hukum hingga masa pensiun.
“Saya yakin teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota sudah lelah dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih-alih dapat promosi dan jabatan, justru dihantui musibah sampai pensiun,” kata Iqbal.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tengah melakukan koreksi serius terhadap sistem birokrasi yang berjalan. Iqbal mengungkapkan sejak setahun terakhir Pemprov NTB telah mengajukan pemeriksaan tujuan khusus untuk menelusuri sejumlah persoalan dalam sistem pemerintahan.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk memburu kesalahan individu, melainkan membongkar persoalan sistemik yang dinilai menghambat kinerja pemerintahan. “Bukan mencari siapa yang salah, tetapi memperbaiki sistem dan memetakan persoalan agar jelas di mana masalahnya,” ujarnya.
Iqbal mengakui kebijakan pembenahan di awal pemerintahannya tergolong tidak populer. Namun ia menilai langkah tersebut tak terhindarkan jika ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Sejumlah institusi telah menjadi fokus pemeriksaan, di antaranya Bank NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, serta sejumlah rumah sakit daerah. Pemeriksaan itu, kata Iqbal, menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan serta kinerja layanan publik.
Di hadapan para kepala daerah dan pejabat yang hadir, Iqbal meminta BPKP memperkuat peran pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia berharap sinergi tersebut mampu mendorong perubahan sistemik dan mencegah persoalan berulang di kemudian hari.
“Kalau tata kelola kita baik, program pemerintah akan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat meningkat,” kata Iqbal.
Pengukuhan Kepala BPKP NTB dihadiri bupati, wakil bupati, wali kota, pejabat BPKP, serta kepala organisasi perangkat daerah Pemprov NTB. Acara ini menandai penguatan kemitraan pengawasan antara pemerintah daerah dan BPKP di tengah upaya pembenahan tata kelola birokrasi di NTB. (Fd)