 |
| Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal saat Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin, Suralaga, Lombok Timur (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Timur (Kilasntb.com) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menempatkan Lombok Timur sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dan reformasi pendidikan inklusif di NTB. Dengan populasi hampir 1,5 juta jiwa sekitar seperempat total penduduk provinsi kabupaten ini disebut menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin, Suralaga, Lombok Timur, Jumat, 27 Februari 2026. Ia menilai struktur demografis dan kekayaan sumber daya alam Lombok Timur dari pegunungan hingga pesisir memberi fondasi kuat bagi akselerasi ekonomi berbasis pertanian dan perikanan.
“Kalau Lombok Timur bergerak, NTB ikut terdongkrak,” kata Iqbal singkat.
Namun ambisi itu datang bersama pekerjaan rumah lama yaitu infrastruktur. Pemerintah Provinsi mengklaim telah memperbaiki ruas jalan strategis yang 11 tahun tak tersentuh pada 2025. Perbaikan infrastruktur disebut sebagai prasyarat mutlak untuk menggerakkan distribusi hasil tani dan perikanan.
Iqbal menegaskan tanpa konektivitas yang layak potensi hanya akan menjadi angka di atas kertas. “Infrastruktur bukan proyek, tapi fondasi produktivitas,” ujarnya.
Di sektor pendidikan Pemprov NTB mendorong model yang disebut lebih inklusif. Program Sekolah Rakyat yang berjalan di Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa diklaim menyasar anak anak dari keluarga miskin ekstrem termasuk yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Perubahannya nyata. Anak anak yang tadinya tertutup kini percaya diri,” kata Iqbal.
Kebijakan lain yang disorot adalah penyetaraan akses Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah negeri dan swasta selama memenuhi syarat administratif. Pemerintah juga menekankan pentingnya konten lokal berbasis karakter dan budaya daerah sebagai bagian dari reformasi kurikulum.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menekankan perlunya konsistensi pengawalan program. “Inklusif berarti semua terlayani, bukan sekadar jargon,” ujarnya pendek.
Sementara itu Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak pertumbuhan. “Kami siap sinkronkan program provinsi dengan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Meski demikian sejumlah tantangan membayangi. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi pekerjaan besar. Rencana pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi dan pengembangan hingga 40 Kampung Nelayan dengan porsi signifikan di Lombok Timur akan menjadi ujian efektivitas koordinasi lintas pemerintahan.
Iqbal menutup dengan optimisme yang terukur. “Tanpa diskriminasi dan dengan tata kelola kuat, NTB bisa kompetitif,” ujarnya.
Pertanyaannya kini mampukah strategi yang digagas itu menjawab persoalan struktural yang selama ini menghambat Lombok Timur atau kembali menjadi retorika pembangunan tahunan. (Fd)