 |
| Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung progres pengembangan RSUD Kota Bima (Dok. Diskominfotik NTB) |
Kota Bima (Kilasntb.com) — Pemerintah mulai menggeser poros layanan kesehatan Nusa Tenggara Barat ke timur. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung progres pengembangan RSUD Kota Bima, Jumat, 27 Februari 2026. Targetnya tegas rumah sakit ini menjadi pusat rujukan wilayah timur NTB dan mengurangi ketergantungan pasien Sumbawa pada Mataram.
Kunjungan itu bukan seremoni. Menkes memeriksa pembangunan fisik, kesiapan alat kesehatan, hingga ketersediaan dokter spesialis. “Saya ingin memastikan laporan yang masuk ke pusat sesuai dengan kondisi di lapangan. Rumah sakit ini harus memenuhi standar, bukan sekadar naik kelas di atas kertas,” kata Budi di sela peninjauan.
Selama ini, pasien dari Dompu dan Bima yang membutuhkan layanan jantung intervensi, kemoterapi, hingga hemodialisis masih harus dirujuk ke Lombok. Perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit bukan hanya berisiko secara medis, tetapi juga membebani biaya keluarga.
Menurut Budi, penguatan RSUD Kota Bima adalah langkah korektif atas ketimpangan layanan. “Kalau sarana, alat, dan SDM siap, masyarakat tidak perlu lagi ke Mataram untuk kasus-kasus tertentu. Itu tujuan utamanya,” ujarnya.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyebut dukungan pemerintah pusat sebagai fondasi penting membangun sistem rujukan yang lebih adil. “Kami tidak ingin pelayanan kesehatan terbaik hanya terpusat di satu pulau. Pulau Sumbawa harus punya kapasitas sendiri,” kata Iqbal.
Peningkatan kapasitas dilakukan menyeluruh. Dari semula 98 tempat tidur, RSUD Kota Bima ditargetkan memiliki sekitar 230 tempat tidur dengan ICU, NICU, ICVCU, instalasi bedah sentral, serta IGD modern berbasis zonasi. Peralatan seperti cathlab, CT scan, mamografi, C-arm, hingga layanan hemodialisis disiapkan untuk mendukung standar rumah sakit Tipe C.
Tak hanya infrastruktur, pemerintah juga menambah dokter spesialis onkologi, bedah saraf, neurologi intervensi, urologi, serta anestesi dan terapi intensif. Laboratorium diperkuat dengan PCR, immunology analyzer, dan EEG.
Langkah ini ditempuh di tengah beban penyakit NTB yang tinggi. Data provinsi menunjukkan kanker, stroke, dan tuberkulosis menjadi penyebab utama kematian prematur, dengan kerugian ekonomi akibat penyakit diperkirakan mencapai Rp18 hingga 25 triliun per tahun. Ketimpangan distribusi layanan memperparah situasi tersebut.
Iqbal menegaskan penguatan rumah sakit bukan proyek populis. “Ini desain kebijakan jangka panjang. Kalau akses layanan mendekat, waktu tunggu turun, rujukan berkurang, maka biaya kesehatan regional juga lebih efisien,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk dan tingkat keterisian terkendali di kisaran 75 persen. Bersamaan dengan itu, RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir juga ditingkatkan menjadi Tipe B untuk memperkuat sistem rujukan regional.
Arah kebijakannya jelas mendekatkan layanan spesialistik ke warga timur NTB. Soal apakah target itu tercapai tepat waktu, publik akan menagihnya pada hasil, bukan janji. (Fd)