 |
| Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal saat menyambangi Pasar Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Utara (Kilasntb.com) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menyambangi Pasar Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Rabu, 25 Februari 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan sekaligus mengantisipasi lonjakan menjelang Idulfitri.
Iqbal berkeliling bersama jajaran organisasi perangkat daerah dan tim Satgas Pangan. Ia berdialog dengan pedagang serta memantau langsung harga sejumlah komoditas. Cabai menjadi sorotan utama. Di pasar tersebut, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi (HET).
“Walau cabai relatif masih tinggi, di atas HET, tapi relatif stabil di angka Rp100 ribu, ada yang Rp90 ribu,” kata Iqbal kepada wartawan.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan inspeksi mendadak. Pemprov NTB juga menggencarkan pasar murah di berbagai kabupaten/kota sebagai bentuk intervensi harga. Komoditas yang dijual antara lain beras, minyak goreng, dan gula yang dipasok melalui Perum Bulog.
“Kita jual dengan harga standar supaya bisa ikut mempengaruhi pasar,” ujarnya.
Iqbal menilai fluktuasi harga cabai dipicu faktor cuaca yang memengaruhi produksi. Ketika permintaan meningkat selama Ramadan sementara pasokan tersendat, harga pun terdorong naik. “Demand lebih tinggi daripada suplai, jelas ada kelangkaan sehingga harga naik,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Rinna Syawal, menyebut perbedaan harga antarwilayah dipengaruhi kecukupan pasokan dan panjangnya rantai distribusi. Ia mencontohkan temuan di Lombok Tengah, di mana cabai produksi lokal justru lebih dulu dikirim ke Lombok Timur sebelum kembali lagi ke pasar asalnya.
“Karena rantainya panjang, harganya menjadi lebih tinggi,” ujar Rinna.
Pemerintah Provinsi NTB memastikan pemantauan harga akan terus dilakukan hingga menjelang Lebaran. Selain memperkuat distribusi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha juga ditingkatkan untuk menjaga pasokan tetap lancar dan harga terkendali.