 |
| Pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Jakarta (Dok. Diskominfotik NTB) |
Jakarta (Kilasntb.com) — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menawarkan konsep Desa Berdaya sebagai strategi utama menekan kemiskinan ekstrem berbasis desa. Program ini dipaparkan dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Iqbal menekankan pendekatan yang tidak menciptakan program baru, melainkan mengorkestrasi program yang sudah ada agar bekerja terpadu di tingkat desa. “Kami hanya menyatukan berbagai intervensi agar lebih efektif menyasar keluarga miskin,” ujarnya.
Menteri Desa Yandri Susanto menilai pendekatan tersebut potensial direplikasi secara nasional. Menurut dia, model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial dapat mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem.
“Konsep orkestrasi dan kolaborasi seperti ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” kata Yandri.
Ia menyebut kementeriannya siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk mendorong keterlibatan sekitar 500 perusahaan nasional melalui program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membina desa.
Dalam skema Desa Berdaya, pemerintah provinsi memverifikasi langsung data kemiskinan di desa melalui pendamping yang dibiayai daerah dan bekerja bersama pendamping desa. Intervensi dilakukan pada dua level: keluarga dan desa.
Iqbal menjelaskan, sekitar 60 persen warga miskin ekstrem masih produktif sehingga difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi. Sisanya adalah kelompok rentan yang tidak lagi produktif dan akan mendapat perlindungan sosial berkelanjutan melalui lembaga sosial seperti Baznas.
Selain pengentasan kemiskinan, NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, mulai dari desa lele, cabai, ayam petelur, hingga desa wisata. Menurut Iqbal, desa harus terhubung dengan pasar agar ekonomi lokal berkelanjutan.
Salah satu peluangnya adalah program nasional Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan besar. “Desa harus menjadi produsen, bukan penonton,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan ekonomi desa juga penting untuk menahan laju urbanisasi. “Jika desa kuat, daerah akan kuat.”
Yandri menyatakan rencananya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan desa. (Red)