 |
| Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan pembangunan Sistem Manajemen Talenta di hadapan jajaran pimpinan BKN RI di Jakarta (Dok. Diskominfotik NTB) |
Jakarta, Kilas NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tinggal selangkah lagi menerapkan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan kesiapan NTB sudah sangat baik dan hanya tinggal menunggu rekomendasi penetapan dari Kepala BKN RI.
Penilaian itu disampaikan usai Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan pembangunan Sistem Manajemen Talenta di hadapan jajaran pimpinan BKN RI di Jakarta, Kamis (6/8).
Jika rekomendasi diterbitkan, mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov NTB tidak lagi semata-mata mengandalkan seleksi terbuka. Penentuan pejabat akan bertumpu pada rekam jejak, kompetensi, kinerja, potensi, serta kesiapan suksesi yang telah dipetakan melalui sistem manajemen talenta.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan reformasi birokrasi harus dimulai dari pembenahan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, pola pengembangan karier ASN yang bergantung pada kontestasi harus ditinggalkan.
"Pengembangan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi sesaat. Ke depan, karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN berbasis kinerja dan potensi sehingga adil bagi ASN dan menguntungkan organisasi," kata Iqbal.
Ia menjelaskan, Pemprov NTB saat ini mengelola 27.850 ASN sehingga membutuhkan sistem pengembangan karier yang modern, objektif, profesional, dan berbasis data.
Menurut Iqbal, keberhasilan agenda besar pembangunan daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan hingga menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia, sangat bergantung pada kualitas aparatur yang ditempatkan sesuai kompetensi dan talentanya.
Dalam pemaparan yang berlangsung sekitar 90 menit, Pemprov NTB menjelaskan kesiapan sistem mulai dari identifikasi jabatan strategis, pemetaan talenta ASN, penyusunan succession planning, Individual Development Plan (IDP), strategi retensi talenta, hingga simulasi pengisian jabatan berbasis aplikasi SIMATA BKN.
Setelah melakukan klarifikasi dan validasi, Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN RI, Dr. Herman, menyatakan NTB telah memenuhi kesiapan awal untuk memasuki tahap penetapan.
"Kesiapan Pemerintah Provinsi NTB sangat baik dan sudah siap. Selanjutnya akan kami dalami sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama rekomendasi Kepala BKN RI dapat segera keluar," ujar Herman.
Menurut Herman, BKN masih akan melakukan pendalaman terhadap dokumen dan implementasi sistem sebelum rekomendasi resmi diterbitkan Kepala BKN RI.
Apabila rekomendasi tersebut keluar, NTB akan memasuki babak baru dalam pengelolaan ASN. Pengisian jabatan strategis tidak lagi bertumpu pada proses seleksi terbuka semata, melainkan menggunakan talent pool yang telah dipersiapkan secara sistematis sehingga proses promosi jabatan dapat berlangsung lebih cepat, objektif, transparan, dan berkelanjutan.
Bagi Pemprov NTB, penerapan Sistem Manajemen Talenta menjadi salah satu instrumen utama untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Red)