![]() |
| Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersamanGubernur Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri dan PT Abadi Mega Angkutan (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Tengah (Kilasntb.com) - Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memulai babak baru konektivitas kepulauan dengan menandatangani nota kesepahaman pengembangan layanan seaplane di Bendungan Batujai, Lombok Tengah, 28 Februari 2026.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri dan PT Abadi Mega Angkutan, disaksikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Bagi pemerintah daerah, proyek ini bukan sekadar membuka rute wisata premium. Seaplane Batujai diposisikan sebagai simpul awal “arsitektur besar” konektivitas kepulauan NTB, menjadi sebuah strategi yang dirancang untuk menjawab problem klasik provinsi dengan ratusan pulau kecil yaitu, aksesibilitas.
Iqbal menilai transportasi laut tetap vital, tetapi belum cukup menjawab kebutuhan mobilitas cepat antar-pulau, terutama untuk wisatawan premium, investor, hingga kebutuhan darurat medis. Dalam sejumlah rute, perjalanan laut yang memakan waktu berjam-jam diproyeksikan dapat dipangkas menjadi puluhan menit melalui pesawat amfibi.
Pilihan lokasi di Bendungan Batujai disebut bukan tanpa hitung-hitungan. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dinilai memberi keunggulan teknis, yakni integrasi pengawasan lalu lintas udara (ATC), efisiensi radius navigasi, serta respons darurat yang berada dalam satu klaster kendali bandara internasional.
“Ini aviation logic, bukan estetika,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya.
Tahapan dan Tata Kelola
Pemprov merancang implementasi bertahap: penataan waterbase sesuai standar keselamatan Kementerian Perhubungan, sinkronisasi perizinan dan SOP water aerodrome, pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan, hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute.
Koordinasi dengan pengelola bendungan menjadi kunci. Pemerintah menegaskan operasional seaplane tidak boleh mengganggu fungsi utama pengairan. Sinkronisasi lintas instansi disebut sebagai prasyarat mutlak agar proyek tidak berbenturan dengan tata kelola sumber daya air.
Strategi Wisata, Sedikit Tapi Bernilai Tinggi
Di sektor ekonomi, seaplane dikaitkan dengan strategi low volume–high value tourism. Pemerintah ingin mengendalikan jumlah kunjungan namun meningkatkan nilai belanja wisatawan. Targetnya bukan lonjakan massal, melainkan distribusi kunjungan ke pulau-pulau kecil, kenaikan okupansi homestay dan eco-resort, serta penguatan UMKM pesisir.
Dalam horizon lima hingga sepuluh tahun, konektivitas cepat ini diharapkan memancing investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta mempercepat distribusi komoditas perikanan premium.
Namun proyek ini bukan tanpa pertanyaan publik. Apakah ia elitis? Pemerintah mengakui segmen premium menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan. Tetapi manfaatnya, menurut mereka, akan menyebar lewat penciptaan lapangan kerja dan kemitraan usaha lokal.
Soal lingkungan, Pemprov menyatakan fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan. Adapun kekhawatiran gangguan terhadap fungsi bendungan dijawab dengan komitmen bahwa operasional mengikuti regulasi teknis dan diawasi ketat lintas lembaga.
Taruhan Diferensiasi
Tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase terintegrasi dengan bandara internasional. Diferensiasi inilah yang hendak ditawarkan NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional, termasuk dalam jejaring Bali–NTB–NTT.
Iqbal menyebut kebijakan ini sebagai transformasi dari sekadar destinasi unggulan menjadi ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing. Seaplane Batujai, katanya, adalah langkah awal reposisi strategis NTB, dengan mengubah geografi kepulauan dari hambatan menjadi keunggulan.
Taruhannya jelas, konsistensi eksekusi, transparansi tata kelola, dan keberanian menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian. Tanpa itu, seaplane hanya akan menjadi proyek simbolik. Dengan itu, ia bisa menjadi model konektivitas kepulauan yang jarang dimiliki daerah lain di Indonesia. (Red)
