 |
| Rapat Koordinasi TP3S Provinsi NTB di Kantor Bappeda NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memusatkan perhatian pada pembenahan data stunting setelah prevalensi stunting triwulan I 2026 tercatat masih berada di angka 12,88 persen. Validasi data dipandang menjadi langkah krusial sebelum intervensi dijalankan secara serentak di seluruh daerah.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, pemerintah tidak ingin penanganan stunting berjalan berdasarkan data yang belum akurat. Karena itu, hasil pendataan posyandu April 2026 akan diverifikasi lebih dahulu pada awal Mei sebelum program intervensi digerakkan.
“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” kata Nelly dalam Rapat Koordinasi TP3S Provinsi NTB di Kantor Bappeda NTB, Kamis, 30 April 2026.
Menurut dia, penanganan stunting kini tidak lagi difokuskan hanya pada desa tertentu, melainkan menjadi agenda seluruh kabupaten/kota di NTB. Namun, wilayah dengan angka tertinggi tetap menjadi prioritas intervensi.
“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi,” ujarnya.
Data Dinas Kesehatan NTB menunjukkan Lombok Timur menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni 20,72 persen. Posisi berikutnya ditempati Lombok Utara sebesar 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.
Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas dan Lanjutan Dinas Kesehatan NTB H. Badaruddin mengatakan, strategi penurunan stunting dilakukan melalui dua jalur, yakni intervensi spesifik sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.
“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” kata Badaruddin.
Ia menjelaskan, intervensi spesifik mencakup imunisasi, pemantauan kehamilan, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, hingga pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI.
Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan melalui perbaikan sanitasi, akses air bersih, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga. Menurut Badaruddin, langkah pencegahan jauh lebih menentukan dibanding penanganan ketika anak sudah mengalami stunting.
“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” ujarnya.
Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal meminta seluruh elemen, termasuk kader PKK dan posyandu di tingkat desa, ikut terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting.
“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” kata Sinta.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan validasi data selesai pada awal Mei agar intervensi lapangan bisa dimulai pertengahan bulan. Pendekatan berbasis data itu juga disiapkan sebagai bagian dari menghadapi survei gizi nasional 2026. (Red)