 |
| Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Gangguan pasokan batu bara yang berdampak pada turunnya kapasitas pembangkit listrik di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah daerah mempercepat transisi energi. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah pembangunan jaringan listrik terintegrasi (super grid) berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang menghubungkan NTB dengan Bali.
Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, mengatakan proyek super grid menjadi bagian dari kerja sama regional antara NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Integrasi jaringan ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi energi bersih di kawasan.
“Super grid itu nanti akan ada jaringan listrik yang menghubungkan provinsi NTB sampai dengan Bali,” ujar Niken, Senin (4/5/2026).
Dalam skema tersebut, NTB dan NTT diproyeksikan sebagai produsen energi hijau, sementara Bali menjadi pasar utama dengan kebutuhan listrik yang lebih besar. Permintaan listrik di Bali diperkirakan mencapai sekitar 1.000 megawatt, jauh di atas kebutuhan NTB yang berada di kisaran 360 megawatt.
Menurut Niken, kondisi tersebut membuka peluang bagi NTB untuk meningkatkan peran sebagai pemasok energi. Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil dinilai semakin tidak berkelanjutan, terutama akibat pasokan batu bara dari Kalimantan yang tidak stabil.
Dampak dari kondisi itu mulai dirasakan, antara lain pada operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang yang harus menurunkan kapasitas produksi karena keterbatasan pasokan bahan bakar.
“Ini menjadi alarm penting bagi NTB untuk memperkuat kemandirian energi berbasis potensi lokal,” katanya.
Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan di NTB baru mencapai sekitar 25 persen, sementara sisanya masih didominasi batu bara, minyak, dan gas. Padahal, NTB memiliki potensi besar dari berbagai sumber energi bersih, seperti tenaga surya, air, angin, hingga panas bumi.
Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang telah terpasang dan terhubung ke jaringan mencapai 21,6 megawatt. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini berkontribusi sebesar 18,5 megawatt. Selain itu, sektor industri juga mengembangkan pembangkit off grid dengan kapasitas sekitar 26,8 megawatt.
Pengembangan energi panas bumi juga mulai dilakukan di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt. Proyek ini telah memperoleh izin sejak Maret 2025.
Di sisi pembiayaan, Pemprov NTB mulai menjajaki berbagai skema alternatif untuk mendukung pembangunan energi terbarukan. Salah satunya melalui hibah dari Pemerintah Inggris yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur.
Menurut Niken, dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelayakan ekonomi proyek sehingga menarik minat investor swasta.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menginisiasi penerbitan green sukuk melalui Bank NTB Syariah sebagai sumber pendanaan di luar APBN dan APBD.
“Ini bagian dari upaya kami mengeksplorasi skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan energi terbarukan,” ujarnya.
Sementara itu, pengembangan energi berbasis sampah masih menghadapi kendala. Volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok yang sekitar 300 ton per hari belum memenuhi syarat minimal 1.000 ton per hari untuk pembangunan pembangkit listrik sesuai ketentuan.
Meski demikian, pemanfaatan sampah organik melalui program biogas terus berjalan. Saat ini, sekitar 8.000 unit instalasi biogas telah dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan energi rumah tangga.
Pemprov NTB menargetkan penguatan infrastruktur energi terbarukan dapat meningkatkan kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai pusat energi hijau di kawasan Indonesia tengah. (Red)