 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam dialog May Day di Kantor Dinas Nakertrans NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya memperkuat posisi buruh dalam penyusunan kebijakan daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026.
Dalam dialog May Day di Kantor Dinas Nakertrans NTB, Jumat (1/5/2026), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui pelibatan serikat buruh dalam sejumlah penyusunan Perda sebelumnya belum maksimal.
Iqbal menegaskan ke depan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pekerja wajib melibatkan serikat buruh sejak awal pembahasan.
“Aspirasi buruh harus menjadi legitimasi dalam merumuskan klausul kesejahteraan,” ujar Iqbal.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Menurut dia, pengawas tenaga kerja tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan anggaran dan kendaraan operasional.
Iqbal meminta penambahan anggaran pengawasan segera direalisasikan agar kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dapat dikontrol lebih ketat.
Soal Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal memilih pendekatan realistis. Pemerintah, kata dia, lebih fokus memastikan perusahaan benar-benar membayar upah sesuai aturan.
“Saya lebih memilih kenaikan moderat tetapi diterapkan semua perusahaan, daripada naik tinggi hanya di atas kertas,” katanya.
Iqbal juga menilai sektor pertanian tetap menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat NTB karena menyangkut pendapatan mayoritas warga.
Dalam isu pekerja migran, Pemprov NTB menyiapkan skema pembiayaan baru bersama Bank NTB Syariah dan perusahaan penempatan tenaga kerja.
Melalui skema itu, biaya keberangkatan PMI akan ditalangi lebih dulu lewat KUR berbunga rendah agar pekerja tidak lagi terjerat utang rentenir.
“PMI jangan berangkat miskin lalu pulang tetap miskin,” tegas Iqbal.
Pemprov NTB juga menyiapkan program pengelolaan keuangan PMI agar sebagian gaji pekerja bisa langsung dialokasikan untuk keluarga dan tabungan usaha.
Selain itu, pemerintah tengah merancang sekolah berasrama bagi anak-anak PMI untuk menjamin pendidikan dan pembinaan karakter mereka.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri meminta regulasi ketenagakerjaan lebih berpihak kepada perempuan pekerja.
Menurut dia, buruh perempuan membutuhkan perhatian lebih karena memiliki peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga.
“May Day bukan seremoni. Ini momentum mendengar langsung persoalan buruh,” ujarnya.
Ketua SPN NTB Lalu Wira Sakti mengapresiasi komitmen gubernur yang akan melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan Perda.
Ia menegaskan serikat buruh akan mengawal janji tersebut agar setiap regulasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja. (Red)