 |
| Bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan informasi dan penyusunan konten publik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Pemprov NTB di Rumah Langko, Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat literasi energi melalui strategi komunikasi publik berbasis konten lokal. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dari sekadar pengguna energi menjadi pelaku sadar energi.
Langkah tersebut mengemuka dalam bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan informasi dan penyusunan konten publik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Pemprov NTB di Rumah Langko, Mataram, Rabu (6/5/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa komunikasi publik kini memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran kolektif.
“Informasi membentuk persepsi, dan persepsi membentuk perilaku. Konten yang kita produksi harus mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap energi,” ujar Ahsanul.
Ia menekankan, komunikasi tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi semata. Konten harus mampu menyentuh nilai dan kepentingan publik agar berdampak pada perubahan nyata.
“Kalau hanya informatif, kita baru di tahap awal. Konten harus mendorong perubahan sikap hingga perilaku,” katanya.
Menurut Ahsanul, pendekatan berbasis lokal menjadi kunci. Karakter NTB sebagai wilayah kepulauan dengan potensi energi terbarukan menuntut narasi yang kontekstual dan relevan.
“Konten energi di NTB tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kita punya desa terpencil sekaligus potensi energi besar yang harus diangkat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program Desa Berdaya sebagai motor penggerak literasi energi. Desa didorong menjadi pusat produksi narasi edukatif tentang energi bersih dan efisiensi energi.
“Ketahanan energi bukan hanya program pemerintah, tetapi gerakan sosial. Desa harus jadi kekuatan utamanya,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Nursodik Gunarjo, menilai transformasi digital memperluas peran komunikasi publik dalam mendukung kebijakan strategis, termasuk sektor energi.
“Komunikasi publik kini bukan sekadar penyedia informasi, tetapi penggerak kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu ketahanan energi membutuhkan penyampaian informasi yang terstruktur dan mudah dipahami masyarakat luas.
“Informasi kebijakan dan capaian energi harus dikemas jelas, relevan, dan dekat dengan publik,” katanya.
Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Dewan Energi Nasional, LKPP, Komisi Informasi NTB, hingga kalangan akademisi. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas aparatur dalam membangun narasi pembangunan sekaligus menumbuhkan budaya sadar energi di masyarakat. (Red)