 |
| Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia dalam diskusi penentuan desa dampingan di Desa Sakra (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Timur (Kilasntb.com) — Tim Penggerak PKK Provinsi NTB mulai mengubah pendekatan pemberdayaan desa dari sekadar kegiatan seremonial menjadi intervensi langsung terhadap persoalan kemiskinan. Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, dipilih sebagai proyek percontohan “Desa Berdaya” dengan target dampak awal terlihat dalam enam bulan ke depan.
Program itu tidak hanya menyasar penguatan ekonomi rumah tangga, tetapi juga dua persoalan sosial yang dinilai paling mendesak di NTB: stunting dan pernikahan anak.
Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia, mengatakan organisasi yang dipimpinnya ingin mengambil peran lebih konkret dalam agenda pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
“Kami ingin PKK terlibat langsung dalam program utama pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar kekuatan PKK NTB ini dan apa yang harus kami lakukan agar benar-benar berdampak,” kata Sinta dalam diskusi penentuan desa dampingan di Desa Sakra, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut dia, Lombok Timur dipilih karena memiliki kompleksitas persoalan sosial yang cukup tinggi seiring besarnya jumlah penduduk. Karena itu, Desa Sakra dianggap representatif untuk menguji efektivitas program pemberdayaan berbasis desa.
“Kenapa Lombok Timur? Karena semua ada di sini, termasuk persoalannya. Angkanya tinggi karena jumlah penduduknya besar. Maka kami ingin hadir membantu pemerintah daerah,” ujarnya.
Dari hasil pemetaan awal, TP PKK NTB memutuskan fokus pada penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan anak. Sinta menyebut dua isu tersebut berkaitan langsung dengan kualitas generasi dan lingkaran kemiskinan.
Ia mengungkapkan angka stunting di Desa Sakra turun menjadi 17 persen dari sebelumnya 25 persen. Namun, menurut dia, pemerintah dan masyarakat tidak boleh hanya fokus pada anak yang sudah mengalami stunting.
“Kadang kita terlalu fokus pada stunting, tapi lupa menjaga calon stunting. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini bisa kembali besar,” katanya.
Sinta juga menyoroti lemahnya pengawasan program sebagai persoalan klasik berbagai agenda pemberdayaan masyarakat. Ia meminta seluruh elemen yang terlibat menjaga semangat dan kesamaan arah agar program tidak berhenti di tengah jalan.
“Kita punya kelemahan di monitoring. Semangat harus dijaga, satu pemahaman harus dijaga. Semua harus bergerak dengan arah yang sama,” ujar dia.
Berbeda dengan pola bantuan yang bersifat top down, TP PKK NTB justru meminta masyarakat dan pendamping desa menentukan sendiri kebutuhan paling mendesak agar intervensi tidak tumpang tindih dengan program lain.
“Bukan kami yang memberi arahan, tapi kami yang ingin diarahkan. Bantuan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat supaya program ini efektif,” kata Sinta.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Hartini, mengatakan Desa Sakra dipilih karena memenuhi tiga komponen utama Desa Berdaya, yakni pariwisata, UMKM, dan ketahanan pangan.
Ia menilai kekuatan ekonomi desa sebenarnya sudah tumbuh dari aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk produksi tembrodok yang dilakukan hampir di setiap rumah tangga.
“Desa Berdaya adalah desa yang ekonominya digerakkan masyarakat sendiri. Di Sakra, hampir setiap rumah memproduksi tembrodok dan itu sebenarnya sudah menjadi kekuatan ekonomi desa,” ujarnya.
Hartini mengatakan pemerintah provinsi nantinya akan memperkuat pembinaan produk agar usaha warga tidak berjalan seragam dan memiliki nilai tambah ekonomi lebih besar.
Sementara itu, Kepala Desa Sakra, M. Zainuddin, menyebut tingginya jumlah kepala keluarga perempuan menjadi tantangan sosial tersendiri di wilayahnya. Dari sekitar 4.965 kepala keluarga, lebih dari 500 di antaranya merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Kami berharap program ini bisa membantu keluarga-keluarga perempuan di Sakra, termasuk lewat penyediaan bahan baku dan kegiatan ekonomi skala keluarga,” kata Zainuddin.
TP PKK NTB menargetkan hasil awal program pendampingan mulai terlihat dalam enam bulan melalui penguatan kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, literasi, dan pengembangan ekonomi rumah tangga berbasis potensi desa. (Red)