 |
| Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyusun arah baru pembangunan berbasis kebudayaan melalui peta jalan pemajuan kebudayaan daerah. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat identitas masyarakat NTB di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi digital.
Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan mengatakan kebudayaan tidak boleh lagi dipandang sekadar pelengkap kegiatan seremonial atau hiburan festival semata. Menurut dia, budaya harus menjadi fondasi dalam pembangunan manusia dan kehidupan sosial masyarakat.
“Budaya adalah benteng moral masyarakat. Kalau nilai-nilai budaya melemah, maka identitas daerah juga perlahan akan terkikis,” kata Ihwan, Rabu (7/5/2026).
Untuk pertama kalinya berdiri sebagai dinas tersendiri, Dinas Kebudayaan NTB kini diarahkan menjadi penggerak utama penguatan identitas budaya daerah. Pemerintah ingin berbagai agenda budaya yang selama ini berkembang di masing-masing wilayah dapat saling terhubung dalam satu arah pembangunan kebudayaan NTB.
Beragam tradisi seperti Festival Rimpu di Bima, budaya Nyesek di Lombok, hingga tradisi Malala di Sumbawa dinilai menjadi kekayaan besar daerah. Namun, menurut Ihwan, seluruh potensi tersebut perlu disinergikan agar memberi dampak lebih luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin seluruh gerakan budaya di NTB tumbuh bersama dan saling menguatkan. Dinas Kebudayaan hadir sebagai penghubung antara pemerintah, komunitas budaya, pelaku seni, lembaga adat, hingga dunia pendidikan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB mulai memprioritaskan pendataan digital terhadap 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Pendataan itu mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, bahasa daerah, permainan rakyat, olahraga tradisional, hingga cagar budaya.
Menurut Ihwan, data kebudayaan yang kuat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah dapat disusun lebih tepat sasaran.
“Tanpa data yang baik, kebijakan kebudayaan sulit diarahkan secara efektif,” katanya.
Selain itu, Dinas Kebudayaan NTB juga mulai menggagas program “Budaya Masuk Sekolah” untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Program tersebut tidak hanya menekankan penggunaan atribut adat, tetapi juga pembentukan sikap dan etika generasi muda.
“Menghormati orang tua, menjaga tutur kata, menghargai guru, dan memiliki rasa malu ketika melanggar nilai kebaikan, itulah inti kebudayaan,” ujar Ihwan.
Pemerintah daerah juga membangun kerja sama lintas sektor agar kebudayaan hadir dalam berbagai bidang pembangunan. Bersama Dinas Pariwisata, budaya diarahkan menjadi fondasi pengembangan pariwisata berkualitas. Sementara dengan BPBD, kebudayaan didorong menjadi bagian dari mitigasi bencana berbasis kearifan lokal masyarakat.
Dalam peta jalan tersebut, Dinas Kebudayaan NTB juga mulai menyusun 12 program unggulan, mulai dari digitalisasi warisan budaya, pengembangan desa budaya, revitalisasi permainan rakyat, penguatan literasi budaya ASN, hingga pengembangan ekonomi budaya berbasis masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, Ihwan optimistis penguatan identitas budaya dapat berjalan melalui pendekatan kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya diukur dari banyaknya festival yang digelar, tetapi dari tumbuhnya kebanggaan generasi muda terhadap identitas daerahnya sendiri.
“Kalau anak-anak muda NTB tetap santun, bangga menggunakan bahasa daerahnya, dan percaya diri membawa identitas budayanya di tengah pergaulan global, maka kebudayaan benar-benar hidup,” kata Ihwan. (Red)