 |
| Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara terbuka memaparkan persoalan mendasar yang tengah dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur, Rabu, 22 Juli 2026. Di hadapan para legislator, Iqbal menegaskan ruang fiskal daerah sangat terbatas, sementara kebutuhan pembenahan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan terus mendesak.
Meski ekonomi NTB masih tumbuh 3,22 persen, Iqbal menilai kondisi tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
"NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, infrastruktur jalan serta persoalan ekonomi dan kemiskinan menjadi tantangan utama," kata Iqbal.
Keterbatasan anggaran, menurut dia, memaksa pemerintah daerah melakukan penanganan secara bertahap dengan skala prioritas. Salah satunya melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur yang diterjunkan untuk menangani kerusakan jalan di Lombok dan Sumbawa.
Sebanyak 80 personel TRC telah menyisir sekitar 20 titik jalan rusak menggunakan anggaran darurat. Dari hasil identifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan alokasi Rp3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan.
"Dari hasil kerja TRC, kami menganggarkan Rp3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan," ujar Iqbal.
Di sektor ekonomi, Iqbal menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pemerintah, kata dia, memilih menyasar akar persoalan kemiskinan melalui kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
"Pemerintah NTB memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan ke akarnya," katanya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan NTB membutuhkan dukungan infrastruktur yang jauh lebih kuat, terutama karena Lombok menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi pariwisata nasional.
Menurut dia, pembangunan jalan, transportasi, dan konektivitas menjadi syarat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat," ujar Lasarus.
Lasarus juga menyinggung tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Menurut dia, penyelenggaraan ajang olahraga nasional itu harus didukung kesiapan infrastruktur olahraga, transportasi, serta konektivitas antardaerah agar mobilitas atlet dan wisatawan berjalan lancar.
Sebelum bertemu Gubernur NTB, rombongan Komisi V DPR RI meninjau Gelanggang Olahraga Turida dan gedung DPRD NTB sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di provinsi tersebut. (Red)