 |
| Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mulai membenahi cara kerja birokrasi daerah. Ia menilai pemerintah provinsi tak cukup hanya memiliki struktur organisasi dan anggaran, tetapi harus mampu bergerak cepat, terkoordinasi, dan siap menghadapi persoalan di lapangan.
Pesan itu disampaikan Iqbal saat memimpin Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin, 24 Agustus 2026. Rapat dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, hingga direktur rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Salah satu titik tekan Iqbal adalah perubahan pola pengelolaan aparatur sipil negara melalui manajemen talenta. Kebijakan itu disiapkan setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Iqbal meminta ASN tidak lagi pasif menunggu penilaian atasan. Setiap pegawai harus aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasinya.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri,” kata Iqbal.
Menurut dia, keaktifan ASN akan menentukan bagaimana pemerintah memetakan kompetensi dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan. Sistem tersebut juga diarahkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi aparatur antarperangkat daerah.
Iqbal sekaligus menyinggung keterbatasan fiskal daerah. Ia meminta birokrasi tidak menjadikan minimnya anggaran sebagai alasan untuk berhenti meningkatkan kinerja.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” ujarnya.
Perubahan cara kerja itu juga menyasar koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Iqbal meminta ego sektoral ditekan dan komunikasi diperkuat sejak persoalan masih berada pada tahap awal.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” kata dia.
Pengalaman penanganan gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu alasan Iqbal mendorong pembentukan Satuan Tugas Kebencanaan NTB. Pemerintah provinsi akan menyiapkan personel dan pembagian tugas secara permanen, termasuk untuk logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum, dan pengungsian.
Satgas tersebut rencananya ditetapkan melalui keputusan gubernur dan menjalani simulasi setiap enam bulan. Dengan pola itu, pemerintah tidak perlu lagi membentuk tim secara mendadak ketika bencana terjadi.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” ujar Iqbal.
Agenda lain yang dibahas adalah pemulihan Desa Adat Sade, Lombok Tengah, setelah kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan menyusun model rekonstruksi dengan memberi ruang lebih besar kepada masyarakat adat dalam proses pemulihan.
Bagi Iqbal, pemulihan Sade tidak bisa disamakan dengan membangun kembali permukiman biasa. Pemerintah harus menjaga karakter budaya yang menjadi identitas kawasan tersebut.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” kata Iqbal.
Ia meminta proses pemulihan berlangsung cepat, tetapi tidak mengorbankan keaslian Desa Adat Sade.
Rangkaian agenda dalam rapim itu menunjukkan fokus Iqbal bukan hanya pada penataan struktur birokrasi, melainkan pada perubahan respons pemerintah terhadap persoalan publik. Dari manajemen ASN, efisiensi anggaran, koordinasi, kesiapsiagaan bencana hingga rekonstruksi Sade, pemerintah dituntut bekerja sebagai satu kesatuan.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja,” ujar Iqbal. (Red)