 |
| Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana turun langsung ke Simpang Empat Rembiga (Dok. Diakominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Kemacetan di Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, bukan lagi sekadar persoalan antrean kendaraan. Kepadatan pada jam sibuk mengganggu kelancaran mobilitas sekaligus bersinggungan dengan aktivitas ekonomi warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Persoalan itu mendorong Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana turun langsung ke Simpang Empat Rembiga pada Senin, 31 Agustus 2026. Keduanya datang sekitar pukul 17.15 WITA, ketika volume kendaraan meningkat.
Iqbal dan Mohan mengamati pergerakan kendaraan dari berbagai arah sekaligus mengevaluasi penataan jalur yang telah diterapkan. Salah satu skema yang menjadi perhatian adalah penggunaan water barrier untuk mengurai arus di persimpangan.
Menurut Iqbal, penggunaan water barrier sejauh ini cukup efektif membantu mengurai kepadatan. Masalahnya, pembatas tersebut justru dibongkar oleh sebagian warga.
Polemik itu menunjukkan bahwa kemacetan Rembiga tidak semata-mata persoalan teknis lalu lintas. Ada kepentingan warga sekitar yang ikut terdampak oleh setiap perubahan pola arus kendaraan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi bersama,” kata Iqbal. “Kita ingin lalu lintas lancar, tetapi pada saat yang sama kepentingan masyarakat juga harus kita perhatikan.”
Bagi pengguna jalan, kemacetan berarti waktu perjalanan yang terbuang dan arus kendaraan yang tersendat pada periode paling padat. Bagi masyarakat di sekitar simpang, penataan lalu lintas juga berpengaruh terhadap akses dan aktivitas usaha mereka.
Dampak terhadap sektor ekonomi itu kemudian menjadi perhatian Iqbal dan Mohan. Usai meninjau persimpangan, keduanya berjalan kaki menyusuri kawasan Rembiga dan berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM.
Para pedagang menjadi pihak yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan tersebut. Kawasan yang ingin ditertibkan untuk memperlancar lalu lintas pada saat bersamaan merupakan ruang ekonomi tempat warga mencari penghasilan.
Di titik inilah pemerintah menghadapi persoalan pelik: memperlancar kendaraan tanpa membuat aktivitas ekonomi warga ikut tersendat.
Iqbal menyayangkan pembongkaran water barrier, tetapi tidak ingin persoalan tersebut berubah menjadi pertentangan antara pemerintah dan masyarakat. Ia memilih mendorong komunikasi dan musyawarah untuk mencari penataan yang dapat diterima semua pihak.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi bersama,” ujar Iqbal.
Menurut dia, persoalan kemacetan Rembiga membutuhkan solusi yang bekerja di lapangan, bukan sekadar bagus dalam perencanaan. Penataan juga harus mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan dan keberlangsungan usaha masyarakat.
Peninjauan bersama tersebut memperlihatkan bahwa kemacetan Rembiga telah menjadi persoalan dengan dampak berlapis. Ketika arus kendaraan tersendat, yang terganggu bukan hanya perjalanan pengguna jalan, tetapi juga tata ruang kawasan dan denyut ekonomi warga di sekitarnya.
Pemerintah kini dituntut tidak berhenti pada pemasangan water barrier atau perubahan jalur. Persoalan utamanya adalah menemukan pola lalu lintas yang benar-benar mampu mengurangi kemacetan tanpa memindahkan masalah kepada warga yang hidup dan berusaha di kawasan Rembiga. (Red)