 |
| (Dok. SMSI) |
Jakarta, Kilas NTB — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) membantah agenda politik di balik pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Agenda itu bertepatan dengan rencana demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI.
Lima provinsi yang akan dikukuhkan ialah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Ketua Umum SMSI Firdaus memastikan seluruh pengurus daerah tersebut akan dikukuhkan dalam satu seremoni.
Pemilihan tanggal pengukuhan menjadi sorotan karena Jakarta pada hari yang sama diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa aksi. Sejumlah kelompok masyarakat telah menyerukan demonstrasi dengan tuntutan antara lain pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, serta pengusutan tata kelola dana daerah.
Situasi politik dan sosial yang memanas turut memunculkan spekulasi di ruang digital. Pengumpulan pengurus media siber dari lima provinsi ke Jakarta pada momentum yang sama ditafsirkan sebagian pihak sebagai bentuk mobilisasi.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak ada agenda politik di balik pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa.
“Kesamaan tanggal tersebut murni kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun,” kata Makali.
Menurut dia, SMSI memiliki posisi yang berbeda dengan organisasi massa maupun lembaga swadaya masyarakat. Sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI merupakan organisasi perusahaan media siber.
“SMSI bukan organisasi massa atau LSM, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber,” ujar Makali.
Karena itu, Makali menilai tidak tepat jika agenda konsolidasi organisasi perusahaan pers tersebut dikaitkan dengan mobilisasi massa atau kepentingan politik tertentu.
Ia justru meminta seluruh pengurus dan anggota SMSI di daerah menjaga independensi serta profesionalisme pers ketika situasi nasional sedang sensitif.
“Komitmen kami adalah menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara,” katanya.
Namun, Makali menegaskan komitmen tersebut tidak berarti SMSI mengambil posisi untuk membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“SMSI tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi,” ujar dia.
Di tengah derasnya informasi dan spekulasi di media sosial, SMSI meminta pers daerah tidak ikut terseret arus provokasi. Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa, kata Makali, harus menjadi momentum memperkuat fungsi media sebagai penyedia informasi yang akurat dan berimbang.
“Seluruh pengurus dan anggota harus tetap berada di koridor pers yang profesional, dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang,” kata Makali.
Pengukuhan lima Pokja tersebut sekaligus melanjutkan konsolidasi News Room Jaga Desa yang sebelumnya dimulai di Bali pada awal Juli, kemudian berlanjut ke Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Bagi SMSI, momentum pengukuhan di tengah suhu politik yang memanas justru menjadi ujian bagi media daerah. Pers dituntut tidak menjadi bagian dari kerumunan politik, melainkan tetap menjalankan fungsi jurnalistik dengan informasi yang terverifikasi, proporsional, dan tidak memperkeruh keadaan.