 |
| Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 yang ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, 4 September 2026 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD NTB menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Dalam perubahan anggaran itu, belanja daerah naik Rp319 miliar lebih, sementara pemerintah daerah menghadapi defisit Rp399 miliar lebih.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 yang ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, 4 September 2026.
Data dalam rancangan perubahan anggaran menunjukkan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,68 triliun lebih. Angka itu naik 1,08 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,62 triliun lebih.
Di sisi lain, belanja daerah justru bergerak lebih besar. Pemerintah NTB merencanakan belanja sebesar Rp6,52 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp319 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Kenaikan belanja tersebut membuat ruang fiskal daerah tetap berada dalam tekanan. Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS, tercatat defisit anggaran Rp399 miliar lebih. Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan pengeluaran pembiayaan antara lain untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan perubahan RKPD 2026 sekaligus merespons dinamika fiskal yang berkembang.
“Di tengah berbagai tantangan fiskal, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan daerah,” kata Iqbal dalam rapat paripurna tersebut.
Menurut dia, kenaikan anggaran tidak boleh sekadar memperbesar belanja pemerintah. Setiap rupiah harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” ujar Iqbal.
Tekanan fiskal itu juga datang ketika pemerintah daerah harus membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan penanganan persoalan masyarakat. Salah satunya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pascakebakaran Desa Adat Sade di Lombok Tengah.
Iqbal mengatakan pembangunan kembali Sade tidak boleh hanya dihitung dari jumlah rumah yang berdiri. Pemerintah harus memastikan rekonstruksi tidak menghilangkan karakter budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
“Yang kita bangun bukan hanya rumah dan infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat, budaya, sejarah, dan aktivitas ekonomi yang menjadi identitas Desa Adat Sade,” kata dia.
Pemerintah NTB bersama berbagai pihak kini menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Sade, termasuk penyediaan hunian bagi warga terdampak serta fasilitas pendukung agar aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata tetap berjalan.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari tahapan penting sebelum pembahasan APBD perubahan dilanjutkan. Menurut dia, besarnya perubahan anggaran harus tetap mengikuti prosedur dan ketentuan hukum.
“Kesepakatan bersama ini menjadi dasar penting bagi proses pembahasan anggaran selanjutnya,” kata Isvie.
Ia menegaskan proses pembahasan anggaran harus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Seluruh tahapan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan pendapatan Rp5,68 triliun dan belanja Rp6,52 triliun, perubahan APBD 2026 NTB memperlihatkan tantangan pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengendalikan kualitas belanja. Pemerintah dan DPRD kini harus memastikan tambahan belanja Rp319 miliar lebih tidak memperlebar beban fiskal tanpa menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. (Red)