 |
| Tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Dua penghargaan lainnya adalah Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh dukungan anggaran Rp9 miliar setelah meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Porsi terbesar, Rp6 miliar, diarahkan untuk membedah 300 rumah warga di desa dengan kemiskinan ekstrem.
Tiga apresiasi itu diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Dua penghargaan lainnya adalah Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut menjadi cerminan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat. “Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, penilaian Kemendagri tidak hanya melihat hasil pembangunan, tetapi juga arah kebijakan pemerintah daerah. “Dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” ujarnya.
Dari total dukungan Rp9 miliar, Rp6 miliar dialokasikan untuk program bedah 300 rumah. Sisanya masing-masing Rp1,5 miliar diarahkan untuk bidang fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Iqbal mengatakan rumah layak menjadi salah satu titik intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem. Karena itu, program bedah rumah diprioritaskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah,” kata Iqbal.
Selain perumahan, Pemprov NTB mengembangkan kebijakan pemerataan pendidikan melalui penataan SMA, SMK, dan SLB serta pengembangan sekolah tematik sesuai potensi lokal. Pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan golden ticket dengan menempatkan kepala sekolah berkinerja terbaik di daerah pelosok dan memberikan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan,” ujarnya.
Iqbal menegaskan tiga apresiasi tersebut bukan akhir dari pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah harus memastikan pengakuan dari pemerintah pusat berujung pada perubahan konkret di masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apresiasi pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal, terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemendagri juga memasukkan pengelolaan sampah dan Indonesia Asri sebagai perhatian pemerintah pusat.
“Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di NTB juga menerima apresiasi dalam kegiatan tersebut. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara memperoleh penghargaan pada kategori pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. (Red)