 |
| Upaya petugas PLN saat membawa material kelistrikan untuk menerangi sekolah-sekolah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Selatan. Dengan semangat _Empower All_, PLN terus memperluas akses listrik hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung terwujudnya energi yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia (Dok. PLN) |
Jakarta, KilasNTB – PT PLN (Persero) menargetkan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sebagai bagian dari agenda besar pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Target tersebut menjadi salah satu agenda strategis PLN dalam mempercepat transisi energi menuju sumber energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. PLN juga memastikan seluruh program dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dilaksanakan sesuai perencanaan.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, perusahaan siap menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan energi dan percepatan energi bersih ke dalam program kerja yang terukur.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan energi dan percepatan energi bersih, transisi energi adalah tanggung jawab kita. Program 100 gigawatt peak (GWp) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus kita laksanakan,” kata Suroso dalam Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10).
Dia menegaskan, seluruh pekerjaan yang tercantum dalam RUPTL harus dituntaskan melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Danantara Indonesia.
“Bersama dengan Kementerian ESDM dan Danantara Indonesia, PLN harus menerjemahkan arah tersebut ke dalam perencanaan, investasi, dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Peringatan HLN ke-81 tahun ini mengusung tema Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia. Tema tersebut menegaskan arah pengembangan sektor kelistrikan nasional, mulai dari pemerataan akses listrik, peningkatan keandalan pasokan, digitalisasi sistem kelistrikan hingga percepatan penggunaan energi hijau.
Selain agenda transisi energi, PLN juga menempatkan keandalan pasokan listrik sebagai bagian dari pelayanan publik. Gangguan listrik yang terjadi di lapangan ditargetkan dapat ditangani lebih cepat melalui pemetaan titik gangguan berulang berdasarkan tingkat risiko serta penguatan kesiapan personel, peralatan, dan material.
Suroso mengakui, penanganan gangguan listrik masih menghadapi tantangan geografis dan kondisi lapangan. Petugas PLN harus menjangkau sejumlah lokasi dengan medan sulit, cuaca buruk, keterbatasan peralatan hingga perjalanan panjang.
“Ketika keluhan atau gangguan datang, harus segera ditangani, meskipun kita sangat paham tantangan di lapangan sungguh berat,” tegasnya.
Dia meminta jajaran PLN memastikan setiap pengaduan pelanggan ditindaklanjuti secara jelas dan terukur. Kecepatan pemulihan pasokan listrik, menurutnya, berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan hingga keberlangsungan industri dan usaha kecil.
Suroso juga menyebut fungsi listrik kini semakin luas, tidak sekadar sebagai komoditas energi, tetapi menjadi penggerak kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.
“Hasil kerja PLN terlihat pada lampu-lampu yang terus menemani anak-anak masa depan bangsa ini belajar, usaha kecil yang terus berputar melayani pembeli, industri yang berkembang pesat, ekonomi yang tumbuh baik, setiap rumah yang selalu tenang dengan listrik yang terus menyala. Di sanalah pengabdian menemukan artinya,” tutup Suroso.
Melalui semangat PLN Empower All, perusahaan pelat merah tersebut menyatakan akan terus memperkuat perannya dalam menyediakan energi yang andal, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung kedaulatan energi serta pemerataan pembangunan nasional. (Red)