 |
| Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, KilasNTB – Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi menjadi pemasok cabai bagi daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan dan kenaikan harga. Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyebut NTB memiliki surplus sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai, di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang relatif stabil.
Potensi tersebut terungkap saat Budi Santoso bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Budi mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas strategis di NTB masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Kondisi tersebut didukung ketersediaan pasokan yang mencukupi.
"Jadi, semua terkendali, pasokannya juga cukup. Secara umum, harga di Provinsi NTB, khususnya Kota Mataram, relatif stabil," kata Budi Santoso.
Dia merinci, harga cabai di Pasar Kebon Roek berkisar Rp20 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram. Angka tersebut berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp55 ribu per kilogram.
Harga daging ayam tercatat sekitar Rp35 ribu per kilogram, lebih rendah dari harga acuan Rp40 ribu. Bawang merah dijual Rp30 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih berkisar Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.
Sementara itu, telur dijual di bawah Rp25 ribu dan beras premium masih sesuai HET sebesar Rp14.900 per kilogram.
"Pasokan terjamin dan harga bahan pokok sesuai harga acuan, bahkan sebagian cenderung berada di bawah harga acuan," tegasnya.
Mendag menyebut surplus cabai di NTB dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kenaikan harga. Pemerintah pusat akan mengoordinasikan distribusi antardaerah bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan pangan nasional. Daerah dengan produksi berlebih diharapkan dapat membantu wilayah yang mengalami kekurangan pasokan sehingga tekanan harga bisa dikendalikan.
Selain mengatur distribusi, pemerintah memperkuat pengawasan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem tersebut memungkinkan perkembangan harga berbagai komoditas di pasar seluruh Indonesia dipantau setiap hari.
Dengan pemantauan tersebut, pemerintah dapat mengetahui pergerakan harga dan mengambil langkah intervensi apabila terjadi kenaikan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.
Menjelang Nataru, Budi menegaskan koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjaga kecukupan stok, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga pangan.
Pemerintah juga mengapresiasi dukungan Pemprov NTB, Pemkot Mataram, Bank Indonesia, Bulog, distributor, dan produsen dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. (Red)