 |
| Pelantikan 26 kepala sekolah SMA dan SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, melantik 26 kepala sekolah SMA dan SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Di balik pelantikan tersebut, persoalan lama pendidikan NTB kembali mengemuka: ketimpangan kualitas sekolah antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Pelantikan yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Senin, 26 Januari 2026, disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, ketimpangan fasilitas, kualitas guru, dan manajemen sekolah masih menjadi tantangan utama di banyak daerah terpencil.
Indah menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu—yang umumnya berada di kawasan perkotaan—menunjukkan belum meratanya kualitas pendidikan. Sekolah favorit terus diburu, sementara sekolah di desa kerap kekurangan murid dan minim dukungan sarana.
“Kita ingin semua sekolah menjadi favorit. Pemerataan kualitas harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu,” kata Indah.
Ia juga menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah harus dijalankan secara profesional dan berbasis kompetensi. Menurut dia, penempatan kepala sekolah tidak boleh didorong oleh kepentingan politik atau kedekatan personal, melainkan kemampuan meningkatkan mutu sekolah.
“Kepala sekolah harus membuktikan bahwa mereka ditempatkan karena kompetensi. Jangan sampai sekolah di desa terus tertinggal karena salah urus dan lemahnya kepemimpinan,” ujarnya.
Ketimpangan kota–desa tidak hanya soal gedung dan fasilitas, tetapi juga akses terhadap guru berkualitas, teknologi pembelajaran, serta sistem manajemen sekolah yang efektif. Di sejumlah wilayah pedesaan NTB, sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, akses internet, dan sarana praktik, khususnya di SMK.
Pemerintah Provinsi NTB berencana memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru agar lebih transparan dan berkeadilan. Namun, tanpa intervensi serius untuk memperkuat sekolah-sekolah di desa, kebijakan tersebut dinilai belum cukup mengatasi akar persoalan.
Pelantikan 26 kepala sekolah ini menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam memperkecil jurang pendidikan kota dan desa. Tanpa langkah konkret dan pengawasan ketat, upaya pemerataan mutu pendidikan dikhawatirkan kembali berhenti pada seremoni dan rotasi jabatan. (Fd)