 |
| Wakil Gubernur Dr. Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada legislatif (foto/Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengajukan kerangka awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dalam rapat paripurna DPRD NTB, Jumat siang, Wakil Gubernur Dr. Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada legislatif.
Draft awal APBD 2026 mencatat penurunan signifikan. Total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 5,49 triliun, atau turun 15,40 persen dari APBD 2025 yang mencapai Rp 6,48 triliun.
Wakil Gubernur menyatakan bahwa penurunan ini bukan indikasi pelemahan fiskal, melainkan penyesuaian struktur anggaran sekaligus upaya merapikan prioritas belanja. “Rancangan ini disusun dengan prinsip kehati-hatian dan realistis, serta berorientasi pada pemenuhan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan kembali bertumpu pada tiga sumber utama yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara alokasi belanja diarahkan lebih efisien, merata antara belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.
Wagub menegaskan bahwa KUA–PPAS 2026 menjadi batu pijakan penyusunan APBD yang berangkat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang sama. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan yang akan dieksekusi tahun depan. “Ini adalah fondasi awal untuk memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran,” katanya.
Selain penyerahan dokumen KUA–PPAS, rapat paripurna juga mengesahkan satu Rancangan Peraturan Daerah, yakni Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, yang menjadi salah satu agenda regulasi strategis sektor maritim di NTB. (F)