 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Angka stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan penurunan signifikan. Hingga Desember 2025, prevalensi stunting tercatat 13,39 persen atau 51.809 balita. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata nasional 18,8 persen dan melampaui target NTB tahun 2025 sebesar 21,7 persen.
Namun di balik capaian tersebut, data awal 2026 mengirimkan sinyal peringatan. Dalam satu bulan, Januari 2026, NTB mencatat 1.890 kasus stunting baru atau sekitar 0,6 persen. Fakta ini menegaskan bahwa penurunan angka belum sepenuhnya menjamin terhentinya kemunculan kasus baru.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut penurunan stunting sebagai hasil kerja kolektif lintas sektor hingga tingkat desa. “Ini bukan sekadar statistik, tapi hasil kerja nyata pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat,” ujar Iqbal melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik.
Data kabupaten/kota memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Kota Mataram mencatat angka terendah, 6,57 persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 persen dan Lombok Barat 9,58 persen. Sebaliknya, Lombok Timur masih berada di level 22,39 persen—hampir tiga kali lipat Kota Mataram.
Perbedaan ini menjadi penanda bahwa keberhasilan penurunan stunting belum merata. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan data tersebut akan dijadikan dasar penajaman intervensi, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi.
“Daerah yang sudah rendah harus dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya secara lebih fokus dan masif,” kata Ahsanul Khalik.
Meski demikian, tantangan tidak berhenti pada angka tahunan. Lonjakan kasus baru pada Januari 2026 paling tinggi tercatat di Lombok Tengah dengan 653 kasus baru, disusul Lombok Timur 545 kasus, dan Lombok Barat 479 kasus. Sebaliknya, Kabupaten Dompu menjadi satu-satunya wilayah tanpa tambahan kasus stunting baru.
Gubernur Iqbal menegaskan penanganan stunting tidak boleh bersifat musiman atau reaktif. Menurutnya, pencegahan harus diperkuat sejak hulu—mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan dasar di Posyandu dan Puskesmas.
“Kalau pencegahan di keluarga lemah, maka penurunan angka hanya bersifat sementara,” ujar Iqbal.
Nada serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri. Ia menyebut capaian 2025 sebagai modal, bukan garis akhir. Tahun 2026, Dinas Kesehatan akan memperkuat surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi Pemberian Makan Bayi dan Balita (PMBA), hingga pembinaan gizi pada Program Makan Bergizi Gratis.
“Data harus cepat, intervensi harus tepat. Kasus baru tidak boleh menumpuk,” kata Hamzi.
Penurunan stunting NTB memang patut diapresiasi. Namun munculnya ribuan kasus baru di awal tahun menunjukkan satu hal penting: keberhasilan statistik harus diiringi penguatan pencegahan di tingkat keluarga. Tanpa itu, stunting berisiko kembali naik—perlahan, tapi pasti. (Fd)