 |
| Rapat koordinasi penanganan persampahan (Dok.Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) – Persoalan sampah kembali menjadi ancaman bagi Kota Mataram dan Lombok Barat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok yang menjadi tumpuan pengelolaan sampah nyaris kehabisan daya tampung, mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah cepat untuk mencegah krisis yang bisa mengganggu layanan persampahan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, langkah darurat berupa perluasan landfill adalah satu-satunya pilihan jangka pendek. “Jika tidak segera diperluas, kita berisiko menghadapi krisis sampah berulang,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi penanganan persampahan, Rabu (21/1) di ruang kerjanya.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Plh. Sekda Provinsi NTB, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam pertemuan itu, Gubernur menjelaskan perluasan landfill akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang telah siap secara teknis, diperkirakan menambah kapasitas hingga dua tahun ke depan.
Selain langkah jangka pendek, Pemprov NTB juga mendorong percepatan penerapan teknologi waste to energy (WTE) sebagai solusi permanen. Sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal WTE, dan pemerintah tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian PUPR untuk menyelaraskan regulasi, mengingat TPA Kebon Kongok melayani dua daerah sekaligus.
Pembiayaan jangka pendek disepakati bersama yakni, 40 persen dari Pemprov NTB, 40 persen dari Kota Mataram, dan 20 persen dari Lombok Barat. Gubernur menegaskan, penyelesaian langkah darurat ini harus tuntas tahun ini agar status darurat sampah tidak perlu diterapkan lagi.
Langkah ini menegaskan, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar NTB, yang membutuhkan sinergi pemerintah dan masyarakat untuk mencegah krisis yang lebih besar. (Fd)