 |
| Pohon tumbang akibat cuaca ekstrem (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih bersiap sebelum bencana datang. Menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, Pemprov NTB mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pengendali utama.
Langkah ini diambil menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, terutama di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora, wilayah yang selama ini dikenal rawan banjir dan longsor.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah daerah tidak menunggu bencana untuk bergerak. “Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan pencegahan. Tujuannya jelas, meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan masyarakat,” ujarnya di Mataram, Kamis, 22 Januari 2026.
Analisis BMKG menunjukkan potensi curah hujan lebih dari 150 milimeter per dasarian dengan peluang mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora. Kawasan ini bukan hanya rawan bencana hidrometeorologi, tetapi juga menjadi penopang utama sektor pertanian dan perkebunan NTB.
BPBD Provinsi NTB memperkuat pemantauan wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini untuk memastikan respons cepat jika terjadi bencana. Di saat yang sama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memastikan kesiapan infrastruktur, mulai dari drainase hingga akses jalan darurat di titik-titik rawan banjir dan longsor.
Di sektor pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan mendampingi petani agar mampu menyesuaikan pola tanam dan meminimalkan risiko gagal panen. Dinas Sosial menyiapkan skema kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan logistik jika evakuasi diperlukan.
Pemprov NTB juga melibatkan TNI/Polri, Basarnas, Tagana, relawan kebencanaan, hingga pemerintah kabupaten dan desa untuk memastikan koordinasi berjalan sejak hulu.
“Koordinasi sejak awal penting agar dampak bisa ditekan, keselamatan warga terjaga, dan aktivitas ekonomi, terutama di sentra pangan, tidak lumpuh,” kata Ahsanul. (Red)