 |
| Ketua Forum Pewarta Lombok-NTB yang juga Pemimpin Redaksi NTBTerkini.id, Syafrin Salam saat memimpin diskusi publik (Dok. Istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) — Tiga pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak menghadiri diskusi publik bertema “Di Balik Dugaan ASN Siluman, Mencuat Dana Darurat” yang digelar media online NTBTerkini.id bersama Forum Pewarta Lombok-NTB di Sayung Restaurant, Kota Mataram, Kamis, 21 Mei 2026.
Pejabat yang tidak hadir tersebut yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, serta Direktur RSUD Provinsi NTB drg. H. Asrul Sani. Ketidakhadiran mereka baru disampaikan menjelang berakhirnya kegiatan.
Ketua Forum Pewarta Lombok-NTB yang juga Pemimpin Redaksi NTBTerkini.id, Syafrin Salam, mengatakan pihak penyelenggara telah melakukan koordinasi dan konfirmasi kehadiran sebelum acara berlangsung.
Menurut dia, Kepala Dinas Kesehatan NTB mengirim Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang SDK sebagai perwakilan dengan alasan cuti. Sementara BKAD NTB, kata dia, sempat menyampaikan akan memastikan kehadiran melalui nomor redaksi sebelum kegiatan dimulai. Adapun Direktur RSUD NTB sebelumnya disebut telah menyatakan kesediaan menjadi narasumber.
Namun hingga agenda dimulai pukul 14.30 Wita, penyelenggara belum menerima kepastian kehadiran. Konfirmasi ketidakhadiran baru diterima menjelang magrib melalui perwakilan masing-masing.
“Malah yang dikirim sebagai perwakilan, staf dan pegawai yang tentunya tidak ada kaitannya dengan isu yang kami usung. Paling parah BKAD NTB, sama sekali tidak ada konfirmasi. Dimanakah adabnya sebagai pejabat,” kata Syafrin.
Ia menilai absennya para pejabat tersebut memunculkan kekecewaan publik terhadap keterbukaan pemerintah daerah terkait isu yang dibahas dalam diskusi.
“Diskusi publik ini merupakan panggung rakyat. Ketidakhadiran mereka menguatkan keraguan publik terhadap kejujuran Iqbal-Dinda sebagai nakhoda,” ujarnya.
Syafrin mengatakan isu dugaan ASN siluman telah mencuat sejak Desember 2025. Hingga kini, menurut dia, belum ada penjelasan resmi yang dinilai memadai sehingga memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Ia menyebut diskusi publik digelar untuk memperoleh penjelasan langsung dari pejabat terkait sekaligus menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai temuan yang berkembang di lapangan.
“Di diskusi ini, masyarakat dari berbagai elemen juga akan tahu, bagaimana pertanggungjawab narasumber selaku pejabat, terhadap temuan kami di lapangan,” katanya. (Red)