 |
| Kunjungan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke Pasar Mandalika Bertais, Selasa, 10 Februari 2026 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat pengendalian harga pangan menjelang Ramadan, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit dan minyak goreng.
“Kita sengaja turun langsung melihat kondisi harga di lapangan. Memang ada kenaikan cukup tinggi pada cabai rawit,” kata Iqbal saat meninjau Pasar Mandalika Bertais, Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Iqbal didampingi Direktur Penganekaragaman Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rina Syawal serta sejumlah kepala perangkat daerah. Pemerintah daerah memantau langsung ketersediaan stok, pergerakan harga, dan rantai distribusi bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi menjelang bulan puasa.
Iqbal menyebut harga cabai rawit di pasar tradisional kini berada pada kisaran Rp90 ribu hingga Rp95 ribu per kilogram. Angka ini mendekati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp97 ribu per kilogram.
Menurut dia, kenaikan harga cabai dipicu kombinasi faktor cuaca hujan yang mengganggu panen, distribusi ke luar daerah terutama Jawa, serta meningkatnya permintaan menjelang Ramadan.
“Lebih karena mekanisme pasar. Cuaca hujan membuat panen tidak maksimal. Ada juga pasokan yang keluar daerah, sementara kebutuhan masyarakat mulai meningkat,” ujarnya.
Sebagai langkah stabilisasi, Pemprov NTB akan menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh pasar pada Jumat mendatang. Program ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Iqbal menegaskan hingga kini belum ditemukan indikasi penimbunan cabai oleh pedagang atau distributor. Ia menilai komoditas hortikultura tersebut tidak memungkinkan untuk ditimbun lama karena mudah rusak.
“Cabai tidak bisa ditimbun. Beberapa hari saja sudah busuk. Jadi kecil kemungkinan ada penimbunan,” kata dia.
Selain cabai, pemerintah juga memantau kenaikan harga minyak goreng yang mulai menembus Rp20 ribu per liter. Meski demikian, Iqbal menilai komoditas tersebut masih dapat dikendalikan melalui jalur distribusi resmi, termasuk intervensi Perum BULOG dan skema minyak goreng subsidi.
Ke depan, Pemprov NTB akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas harga. Salah satu strategi yang disiapkan adalah meminta petani, produsen, dan pengepul cabai memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan dalam daerah sebelum didistribusikan ke luar NTB.
Langkah ini diharapkan mampu menahan tekanan inflasi pangan yang kerap meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah daerah juga berencana memasifkan publikasi HET agar masyarakat memiliki acuan harga yang jelas saat berbelanja di pasar tradisional. (Fd)