 |
| Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu kewaspadaan pemerintah daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat menjalin komunikasi dengan sejumlah duta besar RI di kawasan Teluk dan Iran untuk memastikan warga Nusa Tenggara Barat tetap dalam perlindungan negara.
Langkah itu diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi meluas dan berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk keselamatan Warga Negara Indonesia yang bekerja dan bermukim di sejumlah negara Timur Tengah.
Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, menghubungi perwakilan RI di Teheran, Riyadh, Muscat, Abu Dhabi, Manama, Doha, dan Kuwait City. Dari komunikasi tersebut, ia memperoleh laporan bahwa seluruh WNI yang terdata dalam kondisi terpantau dan berada di bawah pengawasan intensif masing-masing Kedutaan Besar Republik Indonesia.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” kata Iqbal, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut dia, setiap KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi apabila terjadi peningkatan eskalasi. Aktivasi skema darurat itu mencakup pemetaan sebaran WNI, penguatan komunikasi komunitas, hingga kesiapan evakuasi bila diperlukan.
Dalam konteks konflik yang kian dinamis, kekhawatiran tak hanya muncul dari potensi serangan terbuka, tetapi juga risiko gangguan transportasi, pembatasan mobilitas, hingga penutupan akses wilayah tertentu. Negara-negara Teluk selama ini menjadi tujuan utama pekerja migran asal NTB, terutama di sektor domestik dan jasa.
Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para duta besar RI agar memperoleh perhatian maksimal. Ia juga meminta keluarga di NTB yang memiliki kerabat di kawasan terdampak untuk memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.
Iqbal bukan sosok baru dalam isu perlindungan WNI. Sebelum menjabat gubernur, ia pernah bertugas di Kementerian Luar Negeri dan terlibat dalam penanganan warga negara di wilayah konflik. Pengalaman itu, kata dia, menjadi bekal dalam membaca dinamika serta pentingnya respons cepat dan terukur.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI akan dilakukan secara berkala. Di tengah ketidakpastian konflik Iran–Israel yang menyeret kepentingan global, pemerintah daerah memilih memperketat komunikasi daripada menunggu situasi memburuk.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” kata Iqbal.
Di tengah pusaran konflik Timur Tengah, perhatian pemerintah daerah terhadap warganya di luar negeri kini menjadi ujian nyata: seberapa cepat negara hadir sebelum krisis benar-benar meluas.