 |
| Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual yang digelar di UIN Mataram, Sabtu, 18 April 2026 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Pesan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual yang digelar di UIN Mataram, Sabtu, 18 April 2026.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan realitas yang tidak bisa lagi disembunyikan. Menurut dia, keterbukaan dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam menanganinya.
“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari seluruh elemen masyarakat,” kata Indah dalam sambutannya.
Ia menilai, upaya penanganan tidak akan efektif jika masih diwarnai sikap saling menyalahkan. Pemerintah daerah, kata dia, mendorong perubahan pola pikir menuju aksi nyata yang konkret.
“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apa pun langkah kita,” ujarnya.
Indah menekankan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak. Lingkungan rumah tangga, menurut dia, menjadi fondasi utama dalam membentuk ketahanan mental anak dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba.
“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita melahirkan anak-anak dengan mental kuat yang mampu melindungi diri,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di NTB, terutama di Pulau Sumbawa dan Bima, masih mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi. Karena itu, keterlibatan lembaga pendidikan dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan.
“Madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum harus menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama,” kata Indah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang dinilai konsisten membangun sinergi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender tidak bisa dilakukan secara parsial.
Seminar ini menjadi bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa keamanan merupakan hak setiap individu. Kegiatan tersebut juga mendorong keterlibatan akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. (Red)