 |
| (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan indeks kesehatan desa sebagai instrumen baru untuk mempercepat penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas pariwisata melalui program Desa Berdaya.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengatakan indeks tersebut akan menjadi panduan intervensi kesehatan berbasis desa yang terintegrasi lintas sektor. Tahap awal, program ini akan diterapkan di 40 desa sebagai percontohan.
“Indeks kesehatan desa ini menjadi instrumen intervensi kesehatan transformatif untuk mendukung tiga agenda utama, yakni penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan pariwisata berkualitas,” ujarnya di Mataram, Rabu, 1 April 2026.
Menurut Fikri, salah satu fokus utama adalah peningkatan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Upaya ini diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digerakkan hingga tingkat desa melalui jejaring puskesmas dan posyandu.
Ia menambahkan, konsumsi rokok menjadi tantangan serius dalam upaya tersebut. “Pengeluaran untuk rokok menempati posisi kedua setelah beras. Ini berdampak langsung pada kemiskinan dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata dia.
Karena itu, Dinas Kesehatan NTB mendorong pengendalian konsumsi rokok melalui penguatan kawasan tanpa rokok (KTR) serta pembentukan kampung bebas asap rokok sebagai bagian dari integrasi program Desa Berdaya.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil. Salah satu langkah strategis adalah peningkatan status RS Manambai di Pulau Sumbawa menjadi rumah sakit tipe B agar mampu menangani penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal.
Fasilitas serupa juga akan tersedia di RSUP Kota Bima yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada pertengahan tahun ini. Untuk pasien yang harus dirujuk ke Pulau Lombok, pemerintah menyediakan rumah singgah serta menggratiskan biaya penyeberangan ambulans.
Di sisi lain, penguatan layanan kesehatan juga mencakup penanganan penyakit menular, tidak menular, serta penyakit baru yang berpotensi muncul (emerging diseases). Pemerintah memastikan intervensi dilakukan secara terpadu hingga tingkat desa.
Menurut Fikri, keberhasilan program Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Ia menegaskan, intervensi kesehatan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga mendukung daya saing daerah sebagai destinasi wisata berstandar global.
“Jika kesehatan masyarakat membaik, produktivitas meningkat, kemiskinan bisa ditekan, dan pariwisata NTB akan semakin berkualitas,” katanya. (Fd)