 |
| Kehadiran energi listrik yang andal dan terjangkau berdampak positif bagi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya terhadap usaha pembibitan ayam di Muara Enim, Sumatera Selatan (Dok. PLN) |
Jakarta (Kilasntb.com) – Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik pada Triwulan II 2026 (April–Juni), di tengah tekanan ekonomi global yang masih bergejolak akibat ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas sektor industri nasional.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA).
Meski sejumlah indikator menunjukkan potensi kenaikan tarif, pemerintah memilih menahan penyesuaian guna meredam dampak lanjutan dari dinamika global yang belum sepenuhnya pulih. “Ini bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Tri dalam keterangannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, pasar energi global masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok. Harga minyak mentah dan batu bara yang fluktuatif turut menekan biaya produksi energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah yang cenderung melemah juga menambah beban impor energi.
Namun, pemerintah mengambil posisi berbeda dengan memilih menahan tarif listrik, baik untuk pelanggan subsidi maupun nonsubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai bantalan penting bagi konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi domestik.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik di tengah tekanan global tersebut. Menurut dia, stabilitas tarif memberikan kepastian bagi dunia usaha yang tengah menghadapi kenaikan biaya produksi.
“Di tengah kondisi global yang dinamis, kebijakan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk tetap kompetitif, sekaligus memastikan masyarakat tidak terbebani kenaikan biaya energi,” kata Darmawan.
PLN, lanjut dia, akan mengoptimalkan efisiensi operasional dan menjaga sistem kelistrikan nasional tetap andal, dari pembangkitan hingga distribusi. Upaya ini termasuk penguatan digitalisasi sistem dan percepatan transisi energi.
Pengamat energi menilai kebijakan penahanan tarif listrik mencerminkan strategi pemerintah dalam meredam efek domino dari gejolak global terhadap ekonomi domestik. Namun, langkah ini juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara, terutama jika tren kenaikan harga energi berlanjut dalam jangka panjang.
Dengan keputusan ini, pemerintah tampaknya memilih jalan stabilisasi jangka pendek di tengah ketidakpastian global, sembari menunggu momentum pemulihan ekonomi dan meredanya tekanan harga energi dunia. (Red)