 |
| Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Ashari (Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggeser arah pembangunan literasi. Tak lagi berhenti pada minat baca, pemerintah mendorong literasi yang lebih substantif: hukum dan politik.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Ashari, menyebut capaian peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menjadi pijakan untuk naik kelas.
“Literasi bukan sekadar membaca. Ini soal memahami aturan dan proses kebijakan,” kata Ashari, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menilai, lemahnya pemahaman hukum kerap berujung pada kebijakan yang rapuh dan memicu polemik. Aparatur, menurut dia, wajib memahami prinsip dasar seperti lex superior derogat legi inferiori—aturan lebih rendah tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
“Jangan buat kebijakan tanpa dasar hukum kuat. Dampaknya langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, literasi politik dinilai masih dangkal. Partisipasi publik, kata Ashari, cenderung pragmatis dan musiman—menguat saat pemilu, lalu meredup.
“Warga harus tahu alasan di balik kebijakan, bukan hanya hasilnya,” ucapnya.
Ia juga menyinggung praktik politik uang yang masih membayangi. Menurut dia, penguatan literasi politik bisa menjadi salah satu cara menekan praktik tersebut.
Untuk memperluas jangkauan, Dinas Perpustakaan NTB mengandalkan jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa serta menggandeng lebih dari 140 komunitas literasi. Program seperti kemah literasi terus digelar untuk menjangkau berbagai kelompok usia.
Ke depan, pemerintah daerah menyiapkan pembaruan koleksi perpustakaan dan studi komparasi ke luar negeri. Targetnya jelas: membentuk masyarakat yang tak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis, sadar hukum, dan aktif dalam demokrasi. (Red)