 |
| Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri saat membuka Bimtek Audit Internal Keamanan SPBE di Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan keamanan digital sebagai titik paling krusial dalam transformasi pemerintahan. Di tengah percepatan digitalisasi layanan publik, risiko kebocoran data hingga lumpuhnya sistem menjadi ancaman nyata yang tak bisa lagi diabaikan.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan audit internal keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kebutuhan mendesak.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi mendeteksi celah sebelum menjadi krisis,” ujarnya saat membuka Bimtek Audit Internal Keamanan SPBE di Mataram, Selasa (5/4/2026).
Hampir seluruh tata kelola pemerintahan kini bertumpu pada sistem digital, mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik. Namun, di balik efisiensi dan transparansi yang dijanjikan, tersimpan potensi gangguan serius jika sistem tidak dibangun dengan standar keamanan yang kuat.
Indah menyoroti tiga fungsi utama audit diantaranya, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, mendeteksi kerentanan sejak dini, serta menjaga kepercayaan publik. Tanpa itu, transformasi digital berisiko menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi persoalan klasik yang kerap muncul, yakni pengelolaan sistem yang masih terfragmentasi. Ia mendorong integrasi lintas sektor, dengan Dinas Kominfotik sebagai pengampu sistem dan Inspektorat sebagai pengawal pengawasan.
“Keamanan SPBE tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari provinsi hingga kabupaten/kota,” katanya.
Dari sisi eksternal, ancaman siber disebut kian kompleks. Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, mengingatkan bahwa keamanan kini menjadi fondasi utama legitimasi pemerintah digital.
“Tanpa keamanan, kepercayaan publik runtuh,” ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa transformasi digital tidak cukup hanya membangun aplikasi. Penguatan manajemen risiko, perlindungan data pribadi, dan literasi digital aparatur menjadi prasyarat yang tak terpisahkan.
Langkah NTB mendorong audit internal secara sistematis menunjukkan pergeseran paradigma, dari sekadar digitalisasi menuju tata kelola digital yang tangguh. Di tengah meningkatnya serangan siber, keberanian membuka celah dari dalam bisa menjadi satu-satunya cara untuk bertahan di luar. (Red)